Suara.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memastikan tidak akan memanggil capres nomor urut satu Prabowo, untuk mengkonfirmasi terkait pernyataan Wiranto yang menjelaskan alasan pemecatan Prabowo dari dinas militer berdasarkan rekomendasi Dewan Kehormatan Perwira (DKP) ABRI.
Bawaslu menilai penangangan kasus dugaan kampanye fitnah oleh Wiranto, waktunya sangat sempit, sehingga cukup dengan laporan saksi pelapor dan Wiranto sebagai terlapor tanpa memanggil Prabowo.
"Nggak usah," kata Pimpinan Bawaslu Nelson Simanjuntak, di Kantor Bawaslu, Selasa (24/6/2014).
Dia juga menjelaskan kalau kasus dugaan pelanggaran kampanye fitnah yang dilakukan Wiranto akan dibahas malam dan diputuskan besok, Rabu (25/6/2014).
“Karena keputusan Bawaslu paling lama lima hari setelah dilaporkan,” lanjut Nelson.
Nelson menerangkan, semua pihak yang terkait kasus ini juga sudah dimintai keterangan. Di antaranya pelapor, dan saksi pelapor yaitu Mantan Komandan Puspom TNI Mayjen purnawirawan Djasri Marin yang membantah pernyataan Wiranto akan status Prabowo yang dipecat dari jabatannya karena terkait isu pelanggaran HAM.
Sementara itu, Wiranto sendiri hari ini sudah memberikan keterangan langsung di kantor Bawaslu. Wiranto diminta menjawab 13 pertanyaan saat dimintai keterangan.
Wiranto sendiri mengakui pernyataannya itu bukan didasari dukungannya terhadap salah satu calon presiden, namun sebagai Mantan Menteri Pertahanan dan Keamanan (Menhankam)/ Panglima ABRI (Pangab) yang mengetahui terbitnya DKP itu.
"Kita lihat dulu. Kalau ini pelanggaran pemilu apakah pelanggaran adminitrasi atau pidana. kalau adminitrasi kita teruskan ke KPU. kalau bukan pelanggaran pasti kami hentikan. Kalau dugaan pelanggaran pidana kami teruskan ke kepolisian," terang Nelson.
