Suara.com - AnggotaTim Pemenangan capres nomor urut satu Joko Widodo, Alwi Sihab menyatakan kalau Pemerintahan Susilo Bambang Yudhyono (SBY) tidak memprioritaskan Palestina dalam kebijakan politik luar negerinya.
Menurut Alwi Sihab dalam konfrensi pers di kawasan Menteng, Jakarta, Jumat (27/6/2014), bukan berarti pemerintahan di jaman SBY tidak mendukung kemerdekaan Palestin, tapi setiap presiden punya prioritas utama dalam menjalin kerjasama luar negeri.
"Saya nggak bilang SBY nggak memperhatikan tapi untuk suksesnya special envoy (utusan khusus), ada persyaratan-persyaratan yang kurang terpenuhi. Tapi ngga elok kalo dibuka. Tapi ada yang kurang. Karena persyaratan-persyaratan yang tidak terpenuhi ini membuat pekerjaan special envoy tidak maksimal," sebut Alwi.
Dia menambahkan, sikap politik luar negeri memang berbeda di setiap kepemimpinan presiden. Dia mencontohkan saat dia menjabat sebagai Menteri Luar Negeri jaman Abdurahman Wahid (Gus Dur) yang aktif di Timur Tengah.
"Waktu saya jadi Menlu, Gus Dur sangat memperhatikan Timur Tengah dan berkeliling Timur Tengah untuk mengajak investasi," tuturnya.
Alwi meyakini kalau pasangan Jokowi-Jusuf Kalla punya rancangan kebijakan yang serius untuk mewujudkan perdamaian di Palestina dan Israel.
"Yang jelas Jokowi melangkah lebih maju (dari Pemerintah SBY), artinya serius untuk memperjuangkan Palestina," katanya.
Seperti penah diberitakan sebelumnya, JK pada saat berkampanye di Serang beberapa waktu lalu sempat menyatakan hendak menempatkan duta besar di Ramallah, Palsetina.
Penempatan duta besar dan pendirian KBRI di Ibu Kota Palestina ini dianggap sebagai salah dukungan nyata.
