Suara.com - Politik uang berpotensi akan kembali terulang pada pemilu Presiden nanti. Wakil Direktur LSM Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Veri Junaidi mengatakan, elektabilitas yang hampir sama antara pasangan Prabowo-Hatta dengan Joko Widodo-Jusuf Kalla menjadi pemicu terjadinya praktik politik uang.
Kata dia, politik uang merupakan kecurangan yang paling banyak terjadi pada pemilu legislatif yang lalu. Politik uang akan terjadi pada H-1 atau 8 Juli hingga pada pagi atau dikenal dengan serangan fajar. Karena itu, Veri meminta para pengawas pemilu untuk lebih ketat dalam melakukan pengawasan.
“Politik uang sangat besar akan terjadi karena hanya ada dua pasangan dan sudah banyak Gubernur, Wali Kota, Bupati yang menjadi tim sukses. Ini bisa membuat mereka mengintimidasi Kepala Desa untuk memihak kepada salah satu pasangan. Selain tim pengawas pemilu, dua pasangan capres-cawapres harus menggerakkan saksi-saksi mereka guna mencegah terjadinya praktik politik uang ini,” kata Veri kepada suara.com melalui sambungan telepon, Minggu (6/7/2014).
Veri menambahkan, politik uang menjadi ancaman terbesar dalam pemilu Presiden nanti. Meski belum diketahu dampaknya terhadap perolehan suara, praktik ini masih menjadi bentuk kecurangan yang sering terjadi dalam pemilu legislatif.
Menurut Veri, satu-satunya cara untuk mencegah terjadinya politik uang adalah dengan meningkatkan pengawasan. Pengawasan bukan hanya oleh tim pengawas pemilu serta saksi dari dua pasangan capres-cawapres tetapi juga dari masyarakat yang melihat adanya praktik tersebut.
