Suara.com - Ketua Umum Forum Akademisi IT, Hotland Sitorus, membeberkan setidaknya ada dua bagian yang tidak kelihatan, tapi berpotensi untuk direkayasa dalam pelaksanaan Pemilu Presiden 2014.
Pertama, proses transmisi (pemindahan) hasil perhitungan dari tempat pemungutan suara tempat pemungutan suara ke panitia pemungutan suara.
"Sertifikat C1 sangat potensial direkayasa. Modus rekayasa adalah memanfaatkan suara golput dan Memindahkan suara antar kandidat capres," kata Hotland, Selasa (8/7/2014).
Kedua, perangkat bantu rekapitulasi penghitungan suara berupa formula excel. Formula ini, kata Hotland, dapat direkayasa dengan tujuan mengatur distribusi suara.
“Selain penyelenggara pemilu, saksi-saksi di pilpres juga sangat menentukan kualitas penyelenggaraan pilpres itu sendiri," katanya.
Menurut Hotland, potensi kecurangan selama pelaksanaan pilpres dapat diantisipasi. Berikut ini adalah langkah-langkah pencegahan yang dapat dilakukan saksi-saksi saat mengawasi pilpres.
Satu, periksa C1 yang digunakan di TPS, pastikan keasliannya dengan hologram yang menyatu dengan lembar C1, bukan hologram tempelan.
Dua, saksi di TPS harus menandatangani C1 dan menerima foto kopiannya. Tiga, saksi di PPS harus memeriksa C1 yang dimiliki PPS sebelum melakukan rekapitulasi, C1 harus berhologram asli, bukan hologram tempelan, atau mencocokkan tandatangan saksi dengan C1 foto kopian yang dimiliki.
Keempat, saksi di PPS harus mengikuti rekapitulasi di PPS dengan cermat, periksa penghitungan perolehan suara kedua kandidat, suara tidak sah dan suara golput dan mencocokkannya dengan data dari TPS.
Lima, saksi di PPS wajib mendapatkan soft copy excel yang digunakan sebagai perangkat rekapitulasi penghitungan suara di PPS. Enam, saksi di PPK dapat mengikuti langkah-langkah yang dilakukan oleh saksi di PPS.
Sekretaris Jenderal DPP FAIT, Janner Simarmata, mengatakan FAIT akan fokus mengamati penggunaan C1 di TPS dan penggunaan perangkat IT rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang digunakan.
"Di sinilah potensi kecurangan sangat besar dan masuk akal,” kata Janner.
“Oleh karena itu, KPU harus netral. Apabila terjadi kecurangan, FAIT siap membantu pihak yang akan mempidanakan penyelenggara pemilu yang curang dalam penyelenggara pilpres nanti,” Janner menambahkan.
