Suara.com - Pengumuman KPU Pusat pada 22 Juli nanti tentang hasil penghitungan manual pemilu presiden 2014 diyakini tidak akan mendinginkan kondisi politik di Indonesia. Karena, pasangan yang kalah kemungkinan besar akan menggugat hasil penghitunan KPU.
Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ikrar Nusa Bakti mengatakan, ada kekhawatiran di kalangan masyarakat bahwa TNI akan melakukan kudeta militer apabila kondisi politik semakin memanas.
Namun, Ikrar yakin TNI tidak akan melakukan kudeta militer seperti yang dilakukan tentara di Thailand untuk menenangkan kondisi politik di Negara Gajah Putih itu.
“Apabila TNI melakukan kudeta militer maka mereka akan mengingkari apa yang diucapkan Jenderal Nasution pada 1958 yaitu jalan tengah tentara. Ketika itu, Nasution mengucapkan bahwa TNI beda dengan tentara di Amerika Latin dan juga negara-negara lain yang merupakan murni profesional. Selain itu, TNI juga sudah memastikan netral dalam pilpres, kalau pun ada yang mendukung pasangan tertentu itu hanya merupakan perilaku sejumlah oknum,” kata Ikrar.
Ikrar mengatakan, indikasi lain bahwa Indonesia tidak akan dilanda kudeta militer adalah sejarah pemilihan umum yang terjadi di Indonesia. Sejak pemilu pertama kali digelar pada 1959 hingga 2009, tidak pernah terjadi gesekan saat diumumkan pemenang pemilu.
“Kalau pun nanti ada yang kecewa dan marah, saya rasa kekecewaan itu sifatnya hanya sementara. Setelah itu, mereka akan tertawa lagi. Karena memang sejarah mencatat, penyelenggaran pemilu di Indonesia selalu berjalan aman dan damai,” ujarnya.
Selain itu, kata Ikrar, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pasti ingin meninggalkan warisan politik yang baik kepada penerusnya. Karena itu, SBY akan berupaya untuk melakukan transisi politik kepada penggantinya pada 20 Oktober nanti dengan lancar.
