Suara.com - Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) menegaskan Rumah Transisi yang menjadi markas Tim Transisi hanya bertugas memetakan masalah yang akan dihadapi pemerintahannya mendatang.
Hal itu diungkapkan Jokowi usai rapat di Rumah Transisi, Selasa (5/8/2014) petang, sekaligus meluruskan informasi di media.
“Saya ingin tegaskan, rumah transisi ini bertugas untuk pengambil kebijakan," kata Jokowi di lokasi.
Dia membantah jika disebutkan, Rumah Transisi ini akan menggodok nama-nama menteri untuk kabinetnya, sambil memastikan pemerintahannya tidak akan ada bagi-bagi jatah kursi antara partai politik koalisi pendukungnya.
"Jadi bukan membicarakan kabinet, karena (pemerintahan Jokowi-JK) ini bukan power sharing. Tapi untuk mengetahui pekerjaan apa yang kita lakukan, untuk menentukan priorirtas kita apa," tegas Jokowi.
Disinggung tentang pembentukan Rumah Transisi ini dianggap melangkahi proses hukum yang tengah berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK) tentang sengketa Pilpres 2014, Jokowi membantahnya.
"Lho kita kan memang ingin cepat (kerja). Misalnya kalau mau membentuk kabinet, waktu kampanye juga kan nggak apa-apa. Waktu kampanye terus kita bentuk kabinet bayangan kan nggak apa-apa," katan Jokowi.
Dia juga menolak disalahkan secara etika politik terkait pembentukan Rumah Transisi tanpa menunggu hasil dari MK.
"Nggak apa-apa dong. Apalagi ini sudah ada dari KPU. Tetapi kita sangat menghormati proses di MK," tuturnya.
