Suara.com - Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden-Wakil Presiden (PHPU) yang diajukan oleh kubu pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut satu, Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa, hari ini, Rabu (6/8/2014) pukul 09.30 WIB.
"Sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, sidang perdana PHPU Presiden rencananya akan digelar pada 6 Agustus 2014," demikian informasi yang dikutip dari laman situs resmi MK, mahkamahkonstitusi.go.id.
Pada 22 Juli 2014, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan pasangan capres dan cawapres nomor urut dua, Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) sebagai presiden dan wakil presiden terpilih dalam Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2014. Menurut hasil rekapitulasi suara dari 33 provinsi, pasangan Jokowi-JK meraih 70.633.576 suara (53,15 persen), mengungguli pasangan Prabowo-Hatta yang hanya memperoleh 62.262.844 suara (46,85 persen). Selisihnya mencapai 8.370.732 suara.
Namun, pasangan Prabowo dan Hatta tidak mengakui kemenangan itu dan menggugat KPU atas penetapan tersebut. Diwakili Kuasa Hukumnya, Dr. Maqdir Ismail, S.H., LL.M., dkk, Prabowo-Hatta pun mengguggat KPU ke MK dan mendaftarkan perkara tersebut pada Jumat, 25 Juli 2014 lalu.
Gugatan tersebut dilayangkan berdasarkan keyakinan kubu Prabowo-Hatta bahwa telah terjadi pelanggaran yang dilakukan aparat negara pada 210.000 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di seluruh Provinsi di Inonesia. Atas dasar itu, Tim Koalisi Merah Putih menuntut digelarnya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 210.000 TPS tersebut.
Tim Koalisi Merah Putih juga menuding KPU melakukan pelanggaran dan mengabaikan protes-protes yang diajukan kubu Prabowo-Hatta. Salah satunya, KPU membuka kotak-kotak suara sehari setelah pengumuman hasil rekapitulasi suara yang diraih kedua pasangan capres dan cawapres. Langkah itu dinilai menyalahi aturan. Pasalnya, pembukaan kotak suara hanya boleh dilakukan setelah ada perintah dari MK.
