Suara.com - Pengamat politik CSIS, J Kristiadi mengatakan bahwa munculnya tim transisi dalam sebuah peralihan pemerintahan merupakan sebuah tradisi baru dan harus dirawat terus hingga tradisi ini terus berlanjut.
Namun, hal baru dan baik tersebut punya kemungkinan untuk menjadi tim transaksional apabila tidak dijaga dan dipelihara dengan baik.
"Kita harus merawat tim transisi ini dan menjadikannya sebagai tradisi baru, karena ini merupakan transisi kekuasaan, jangan sampai menjadi tim transaksional," kata Kristiadi dalam diskusi yang bertajuk 'Tradisi Baru Kantor Transisi' di Blok M, Jakarta Selatan, Sabtu(9/8/2014).
Dia mengaku senang ketika mendengar adanya tim transisi ini. Namun kegembiraannya juga dihantui oleh rasa kekhawatiran akan lahirnya tim transaksi baru yang bertujuan untuk menghambat program dan visi Jokowi JK.
"Saya senang ketika adanya ide tim transisi ini, selain baru ini juga akan menjadi sorotan kekuatan-kekuatan lain. Namun, harus diantisipasi juga hadirnya tim transaksi lawan yang ingin menghadang kerja tim transaksi ini," tambahnya.
Kristiadi menambahkan bahwa salah satu cara untuk mengantisipasi tim lawan ini, Jokowi JK harus bekerja serta tunduk pada konstitusi. Hal itu akan didukung oleh kerja relawan yang terus mendukung program Jokowi. Sebelumnya, Jokowi-JK membentuk tim transisi. Ketua tim tersebut adalah Rini M. Soemarmo, dengan dibantu oleh empat deputi yakni Andi Widjajanto, Hasto Kristiyanto, Anies Baswedan, dan Akbar Faizal.
Tugas tim tersebut adalah mempersiapkan hal-hal strategis berkaitan dengan pembahasan APBN 2015, mempersiapkan konsep kelembagaan pemerintahan di bawah presiden, baik kantor kepresidenan maupun arsitektur kabinet, menjabarkan visi misi presiden dan wakil presiden terpilih dalam rencana dan program kebijakan, mempersiapkan upaya mempercepat pelaksanaan Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar.
