KPU Papua Barat Balik Duga Kubu Prabowo Curang

Laban Laisila

Rabu, 13 Agustus 2014 | 18:19 WIB
KPU Papua Barat Balik Duga Kubu Prabowo Curang
Sidang perdana Perselisihan Hasil Pilpres 2014 di Mahkamah Konstitusi RI Jakarta, Rabu (6/8). [Suara.com/Kurniawan Mas'ud]

Suara.com - Tak tahan lembaganya dituding melakukan kecurangan Pilpres 2014, Ketua KPU Papua Barat Filep Karma malah balik menduga kalau kubu pasangan capres cawapres Prabowo-Hatta yang memungkinkan melakukan kecurangan.

Dalam sidang lanjutan sengketa Pilpres 2014 di Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (13/8/2014), Filep mengungkapkan dugaan itu mencuat karena sejumlah kepala daerah di Papua Barat adalah politisi dari partai politik pendukung Prabowo.

Filep menyebut para kepala daerah itu termasuk Gubernur Papua Barat dan sejumlah bupati di daerahnya.

Dia tegas membantah KPU Papaua Barat sengaja melakukan kecurangan mendukung salah satu calon.

"Tak ada upaya KPU memenangkan salah satu calon," katanya.

Dalam kesempatan ini, Filep juga membantah semua dalil yang dilontarkan pihak pemohon, Prabowo-Hatta, dalam gugatan sengketa Pilpres 2014.

Pertama, dia membantah telah terjadi adanya peristiwa besar dalam jalannya proses pemilu presiden (Pilpres) 2014, di Papua Barat.

Dia juga membantah bila seluruh dokumen rekapitulasi tidak ditandatangani oleh salah satu elemen penyelenggara Pemilu dan adanya indikasi keterlibatan KPU dalam pemenangan Pilpres.

"Itu semua tidak ada," tegas Filep.

Dalam gugatannya, kubu Papua sempat mempermasalahkan sistem noken yang digunakan di Papua. Prabowo menuding terjadi kecurangan secara sistematis dan massif dan melibatkan penyelenggara Pemilu untuk memenangkan salah satu calon.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Setelah Novela, Kini Muncul Beatrix

Setelah Novela, Kini Muncul Beatrix

News | Rabu, 13 Agustus 2014 | 17:34 WIB

Kubu Prabowo-Hatta Ngambek ke Media di Sidang DKPP

Kubu Prabowo-Hatta Ngambek ke Media di Sidang DKPP

News | Rabu, 13 Agustus 2014 | 16:56 WIB

Saksi Ahli: Sistem Noken Jangan Dihilangkan

Saksi Ahli: Sistem Noken Jangan Dihilangkan

News | Rabu, 13 Agustus 2014 | 16:36 WIB

Papua Barat Tidak Pakai Sistem Noken

Papua Barat Tidak Pakai Sistem Noken

News | Rabu, 13 Agustus 2014 | 15:41 WIB

Disebut OPM dalam Gugatan Prabowo, Ketua KPU Papua Barat Protes

Disebut OPM dalam Gugatan Prabowo, Ketua KPU Papua Barat Protes

News | Rabu, 13 Agustus 2014 | 15:10 WIB

Terkini

Teheran Tutup Wilayah Udara Selama Prosesi Pemakaman Ali Khamenei

Teheran Tutup Wilayah Udara Selama Prosesi Pemakaman Ali Khamenei

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 23:24 WIB

Pakar UGM: Wajar Publik Curiga Pengangkatan Komisaris BUMN karena Balas Jasa Politik

Pakar UGM: Wajar Publik Curiga Pengangkatan Komisaris BUMN karena Balas Jasa Politik

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 22:39 WIB

Kronologi Pertemuan Menhut dan Bupati Kuansing, Dari Amplop Sampai Alih Fungsi Hutan

Kronologi Pertemuan Menhut dan Bupati Kuansing, Dari Amplop Sampai Alih Fungsi Hutan

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 22:28 WIB

Penguatan Fiskal hingga Digitalisasi Layanan Masuk 10 Rekomendasi untuk Kota di Indonesia

Penguatan Fiskal hingga Digitalisasi Layanan Masuk 10 Rekomendasi untuk Kota di Indonesia

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 21:39 WIB

Bukan Provokasi, Boikot Pajak Dinilai jadi Hak Pembangkangan Sipil

Bukan Provokasi, Boikot Pajak Dinilai jadi Hak Pembangkangan Sipil

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 21:20 WIB

Minta Bantuan Dana Parpol Naik, ICW Tantang Partai Buka Laporan Keuangan

Minta Bantuan Dana Parpol Naik, ICW Tantang Partai Buka Laporan Keuangan

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 20:59 WIB

Perludem Usul Sistem e-Banpol, Publik Bisa Pantau Penggunaan Dana Partai Secara Real-Time

Perludem Usul Sistem e-Banpol, Publik Bisa Pantau Penggunaan Dana Partai Secara Real-Time

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 20:37 WIB

Vonis Seumur Hidup untuk Priyo, Eksekutor Keji yang Habisi 5 Nyawa di Indramayu

Vonis Seumur Hidup untuk Priyo, Eksekutor Keji yang Habisi 5 Nyawa di Indramayu

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 20:35 WIB

Korban Penyekapan 3 Tahun Bakal Jalani Operasi Bertahap, Begini Kondisinya Kini

Korban Penyekapan 3 Tahun Bakal Jalani Operasi Bertahap, Begini Kondisinya Kini

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 20:05 WIB

Bayar Rp200 Ribu Sebulan Bisa Naik Transjakarta Setiap Hari? Begini Skemanya

Bayar Rp200 Ribu Sebulan Bisa Naik Transjakarta Setiap Hari? Begini Skemanya

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 19:54 WIB

×