Suara.com - PDI Perjuangan sedang mempersiapkan perubahan posisi dari partai yang berada di luar pemerintahan menjadi partai pendukung pemerintahan mendatang.
Hal itu dikatakan Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Minggu (17/8/2014).
"Bagaimana PDI Perjuangan harus mengubah posisi karena menjadi partai di pemerintahan, sehingga segala sesuatunya harus dipersiapkan," katanya.
Menurut Hasto Kristiyanto, semua komitmen kerakyatan yang disampaikan calon presiden Joko Widodo dalam visi misi dan program kerja, bisa diimplementasikan terutama di parlemen melalui fraksi PDI Perjuangan.
Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, kata Hasto, usai menghadiri upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-69 Kemerdekaan Republik Indonesia di lapangan parkir kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, menerima laporan dari pengurus DPP PDI Perjuangan perihal seleksi calon pimpinan Dewan, baik DPR RI, DPRD provinsi, maupun DPRD kabupaten dan kota.
Pada kesempatan tersebut, lanjut Hasto, melaporkan bagaimana PDI Perjuangan harus mengubah posisi jika nantinya menjadi partai di pemerintahan.
Deputi Tim Transisi ini menjelaskan, belajar dari pengalaman sebelumnya, calon pimpinan Dewan diseleksi dan diberikan pembekalan meliputi wawasan politik, kesejarahan, dan aspek ideologis, dengan bahan baku dari Bung Karno, studi kasus dan wawancara mendalam.
"Dari pembekalan itu, kemudian dilakukan tertulis," tuturnya, menjelaskan. (Antara)
