Suara.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum Husni Kamil Manik menganggap sanksi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu kepadanya sebagai pembelajaran.
"Catatan itu bentuk edukasi dari DKPP. Kita terima saja," kata Husni usai sidang kode etik DKPP yang berlangsung di Kementerian Agama, Jakarta Pusat, Kamis (21/8/2014).
Husni menerima sanksi tersebut dan mengatakan bahwa keputusan DKPP merupakan keputusan yang bersifat final dan mengikat.
DKPP menjatuhkan sanksi peringatan kepada Husni karena dua hal. Pertama, ketidakhadiran Husni dalam rapat pleno penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden, kedua masalah pembukaan kotak suara sebelum ada perintah dari Mahkamah Konstitusi.
Permasalahan pembukaan kotak suara sebelumnya dijadikan dalil tim hukum Prabowo Subianto-Hatta Rajasa saat mengajukan permohonan ke MK. KPU dinilai melanggar karena membuka kotak suara sebelum ada ketetapan MK Nomor 1/PHPU-PRES/XII/2014.
