Harapan Publik Kelewat Tinggi, Ini Empat Kekhawatiran Bagi Jokowi-JK

Suara.com - Hasil survei terakhir yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) angka harapan publik ternyata mencapai 71 persen, melebihi jumlah persentase raihan suara Jokowi-JK di Pilpres yang hanya 53 persen.

Tapi menurut LSI, harapan publik yang kelewat tinggi itu malah dianggap sebagai buah simalakama bagi pemerintahan Jokowi-JK. Layaknya pemerintahan SBY, angkanya bisa saja terus melorot.

Dari rilis yang disampaikan hari ini, Kamis (28/8/2014), LSI mencatat ada empat hal kekhawatiran publik yang dapat muncul dalam pemerintahan baru pengganti SBY-Boediono, yaitu:

1. Tidak cepat memenuhi janji kampanye

Jokowi-JK tidak bisa bergerak cepat memenuhi janji kampanye. Setidaknya ada dua janji utama Jokowi-JK.

Pertama menerbitkan peraturan pemerintah yang berpihak pada wong cilik, diantara memberantas korupsi, pemberdayaan wong cilik dan anti diskriminasi.

Sedangkan yang kedua merupakan janji lima kontrak politik yang diluaskan menjadi sembilan program nyata.

2. Pemerintahan Jokowi-JK lumpuh

Hal ini disebabkan karena dukungan anggota parlemen dari partai pendukung Jokowi-JK bukan mayoritas, sehingga bisa mengganggu program pemerintahan Jokowi.

3. Kenaikan harga BBM

Mayoritas masyarakat masih menolak kenaikan harga BBM. Dari survei menunjukkan mereka yang menolak mencapai sekitar 73 persen, sementara yang mendukung hanya lebih dari 21 persen.

4. Publik ingin kabinet dari kalangan profesional

Keinginan ini sebetulnya sama dengan keinginan Jokowi, tapi Jokowi akan lebih banyak berkompromi dengan partai pendukungnya. Hal ini bisa berpengaruh pada menurunnya kepercayaan publik.

Peneliti LSI Rully Akbar mengungkapkan keempat hal inilah yang bisa menjatuhkan tingkat kepercayaan masyarakat pada Jokowi-JK.

Dia juga membandingkan dengan ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terpilih menjadi presiden tahun 2009, dan setelah menjalankan 6 bulan kerja tingkat kepercayan publik kepada pemerintahan terus menurun.

"Kita biasa memotret pemimpin ini, perperiode diambil per 6 bulan dan 1 tahun, dan kita lihat waktu itu penurunan 60 persen jadi 50 persen, ketika 6 bulan menuju ke bulan 7. padahal di awal pemerintahannya dia di atas 70 persen,” tambah Rully.