Suara.com - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mendorong sejumlah menteri untuk bisa menjalankan uji kelayakan di bidang hak asasi manusia (HAM).
"Pastikan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Agama, Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Menteri Pertahananm dan Kepala Badan Pertanahan Negara menjalani uji kelayakan di bidang HAM," kata Koordinator Badan Pekerja Kontras Haris Azhar dalam keterangan pers di Jakarta, Kamis (28/8/2014).
Menurut dia, uji kelayakan di bidang HAM itu penting guna menentukan sosok yang dinilai benar-benar berpihak pada kepentingan kemanusiaan, keadilan, dan perdamaian.
Kontras juga meminta Presiden terpilih Joko Widodo dan Wakil Presiden terpilih Jusuf Kalla untuk tidak memilih orang yang terlibat dalam peristiwa pelanggaran HAM dalam tim persiapan.
"Khusus untuk Kementerian Hukum dan HAM, kami meminta agar ditunjuk individu yang paham konsep dan permasalahan HAM," katanya.
Menteri Hukum dan HAM mendatang juga diminta untuk segera menyusun rencana kerja dan proses pembatalan berbagai aturan dan aturan-aturan daerah yang bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM, yang dijamin dalam UUD 1945.
LSM tersebut sekaligus menginginkan Jokowi-JK membuka Laporan Akhir Tim Pencari Fakta kasus kematian Munir ke publik, serta meminta Komnas Ham dan Kapolri untuk bekerja sama dalam penyusunan fakta pelanggaran hak kebebasan beragama, berkeyakinan dan beribadah untuk kemudian ditindaklanjuti.
Kontras juga mendesak pembentukan tim koordinasi keamanan dan penegakan hukum di Papua, serta mendorong pembentukan Pengadilan HAM di Aceh dan Papua.
