Suara.com - Pengamat Politik Universitas Indonesia Salim Said menilai, jabatan wakil menteri tidak perlu ada pada kabinet Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla periode 2014-2019. Sebaliknya, menurut Salim, jabatan wakil menteri luar negeri masih diperlukan, untuk mengambil alih tugas menteri luar negeri yang bertugas ke luar negeri.
"Wakil menteri tidak perlu kecuali wamenlu, karena sudah ada sekjen dan irjen. Kalau wakil menteri luar negeri perlu karena menteri luar negeri banyak ke luar negeri," kata Salim di Jakarta, Jumat (29/8/2014).
Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden terpilih Jokowi membuka peluang untuk penghapusan jabatan wakil menteri dalam kabinetnya untuk menghemat anggaran negara. Namun hal tersebut masih menjadi pertimbangan karena ada sejumlah kementerian yang membutuhkan peran wakil menteri untuk membagi beban kerja.
Jabatan wakil menteri yang bertugas untuk membantu seorang menteri, muncul sejak pemerintahan yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Selain itu, muncul juga wacana perampingan kabinet dari 34 kementerian menjadi 27 kementerian yang berdasarkan kajian tim transisi bersama 22 pokja rumah transisi.
"Kalau perampingan kabinet tergantung Pak Jokowi dan penasehat-penasehatnya untuk merumuskan. Ini kan ada dia pendapat, pendapat Jokowi dan JK," ujar Salim.
Soal perampingan kabinet, dikabarkan Jokowi dan Jusuf Kalla memiliki beda pendapat. Jusuf kalla menilai perampingan kabinet akan banyak memakan waktu, energi dan biaya.
Pengamat Komunikasi Politik Universitas Indonesia Effendi Ghazali menilai tim transisi sebaiknya lebih perbanyak diskusi dengan Jokowi, Jusuf Kalla dan Megawati seraya melakukan kajian.
Tim transisi dibentuk untuk merancang strategi penjabaran visi misi, sembilan program aksi dan janji-janji dalam kampanye yang diusung pasangan presiden dan wakil presiden terpilih periode 2014-2019 Joko Widodo-Jusuf Kalla.
"Takutnya tim transisi seperti belum cukup banyak dapat masukan baik itu dari Mega, Jokowi, maupun JK, khususnya Pak JK. Sehingga misalnya kajian-kajian yang mereka lakukan dengan agak mudah dimentahkan Pak JK, misalnya soal simulasi kabinet," ujar Effendi. (Antara)
