Suara.com - Presiden terpilih Joko Widodo mempertimbangan pembentukan tiga kementerian baru dalam kabinet pemerintahannya bersama Jusuf Kalla.
Hal itu dikemukakan oleh Deputi Tim Transisi Andi Widjayanto usai mengikuti rapat pengkajian di Rumah Transisi di Jalan Situbondo, Jakarta, Selasa (2/9/2014).
Andi menerangkan, ada sejumlah kementerian di era Jokowi-JK ini yang benar-benar baru. Di antaranya, Kementerian Ekonomi Kreatif, dan Kementerian Agraria.
"Itu (kementerian) baru tapi sudah ada. Kalau Kementerian Agraria itu dari Badan Pertanahan Negara. Jadi sebetulnya statusnya menjadi menteri baru tapi tidak butuh kelembagaan dan pegawai baru karena sudah ada. Kemudian Kementerian Kependudukan, karena mementingkan proses ke depan mengelola bonus demografi," ujarnya.
Jokowi, kata Andi, dalam menilai arsitektur opsi kabinet ini juga mempertanyakan hal yang mendetail. Supaya, saat Jokowi dilantik, kementerian ini tidak terhambat dan bisa langsung bekerja.
"Pak Jokowi tadi tanya relatif detail tentang konsekuensi perubahan kelembagaan, konsekuensi anggaran, kapan itu bs dilaksanakan, butuh regulasi seperti apa, konsekuensi transisi seperti apa, mana yang belum pasti bisa bulan oktober karena harus pake UU, mana yang harus mendapat pertimbangan DPR, mana yang butuh Perpres. Hal-hal seperti itu yang tadi dibicarakan Pak Jokowi," paparnya.
Opsi ini, sambungnya, masukan dari masyarakat. Dia juga tidak menutup mata, opsi ini terbentuk akibat rujukan dari opsi yang dibuat oleh Politisi Partai Golkar Agun Gunandjar.
