Suara.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengharapkan komunikasi dan konsultasi antara Pemerintah dan Tim Transisi Presiden Terpilih Joko Widodo diperjelas, sehingga tidak terjadi kebingungan di antara pejabat pemerintahan saat ini.
"Hal ini kupandang perlu karena pengertiannya belum sama, dengan anggota tim Pak Jokowi, sehingga saya kerap mendapatkan pertanyaan dari para menteri dan pejabat pemerintahan yang lain menyangkut apa yang mesti dilakukan," kata Presiden Yudhoyono, saat membuka sidang kabinet paripurna di Kantornya, Jakarta, Jumat (5/9/2014).
Presiden secara khusus mengangendakan hal itu menjadi isu yang dibahas dalam dalam sidang kabinet paripurna siang itu.
Presiden dalam kesempatan itu, di dampingi Wakil Presiden Boediono dan para anggota Kabinet Indonesia Bersatu II. Menteri ESDM Jero Wacik tidak hadir dalam rapat tersebut, meski sempat terlihat papan namanya di salah satu meja kabinet sebelum diambil petugas.
Presiden Yudhoyono pada kesempatan itu menunjuk tiga menteri koordinator dan menteri sekretaris negara guna mengatur komunikasi dan konsultasi, sehingga dapat berjalan dengan lancar dan tertib. Selain itu, dirinya dan Wakil Presiden Boediono juga dapat melakukan supervisi transisi tersebut.
Presiden juga meminta agar Jokowi memberikan nama-nama tim yang akan berhubungan dengan pemerintah, sehingga lebih tertib dan jelas dalam pelaksanaan komunikasi dan konsultasi. Sehingga konsultasi dan komunikasi berlangsung secara teroganisir dan tidak dilakukan secara sendiri-sendiri.
"Saya beberapa saat lalu mendapatkan pesan dari sms bukan hanya jajaran pemerintah atau kabinet tapi di luar, Pak kami diundang oleh tim ABCD, saya bilang kalau itu mungkin tidak tepat karena kalau mengundang membahas yang masih menjadi tanggung jawab pemerintah sekarang ini, tanggung jawab saya ya kurang tepat," kata Presiden.
Presiden dalam kesempatan itu juga mengingatkan, sesuai konstitusi UUD 1945, saat ini masih merupakan pemerintahan SBY-Boediono yang berada di bawah tanggungjawabnya, hingga presiden terpilih disumpah pada 20 Oktober 2014 nanti.
"Saya ingin luruskan anggapan bahwa sekarang ini boleh dikatakan adalah pemerintahan bersama itu tidak ada. Pemerintah sekarang adalah pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu II hasil pilpres 2009," tuturnya.
Untuk itu, Presiden Yudhoyono mengharapkan agar dalam komunikasi dan konsultasi bukanlah untuk mengkritisi kebijakan pemerintah yang telah dilakukan, namun untuk memaparkan apa saja yang telah dilakukan oleh pemerinath dan kebijakan yang telah dibuatnya. (Antara)
