Biaya Pilkada Langsung Bisa Diirit, Asalkan Cara Ini Dilakukan

Suara.com - Salah satu argumentasi yang sering didengungkan mayoritas fraksi di DPR RI yang menginginkan mekanisme pemilihan kepala daerah dikembalikan lagi ke DPRD atau tidak lagi dipilih secara langsung oleh rakyat, adalah penghematan anggaran penyelengaraan pilkada.

Menurut Ketua DPP Partai Amanat Nasional Didi Supriyanto, Selasa (9/9/2014), jika alasan penolakan pilkada langsung oleh rakyat atas dasar penghematan anggaran penyelenggaraan pilkada, maka sesungguhnya hal itu bisa diatasi dengan memperbaiki aturan pelaksanaannya.

Contohnya, kata Didi, pilkada dilaksanakan secara serentak agar biayanya lebih hemat. Bila pelaksanaan pemilihan bupati, wali kota, dan gubernur bisa diaksanakan secara bersamaan, maka penyelenggaranya TPS, PPS, PPK, KPU, dan pengawas pemilu hanya bekerja sekali.

Selain itu, kata Didi, anggaran pilkada jangan lagi dialokasikan ke instansi lain, kecuali dipusatkan di lembaga penyelenggara pemilu, agar tidak terjadi duplikasi anggaran.

Didi optimistis bila itu dilaksanakan, selain menekan biaya pilkada, juga dapat meningkatkan partisipasi pemilih sekaligus mengurangi kebosanan pemilih harus berulang kali memilih dalam waktu yang berbeda-beda.