Suara.com - Koalisi partai pendukung Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla disarankan tidak takut dengan manuver-manuver yang ditunjukkan partai anggota Koalisi Merah Putih DPR RI saat ini.
Misalnya, mayoritas anggota Koalisi Merah Putih ingin menggolkan perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah, dari dipilih langsung rakyat, menjadi dipilih oleh DPRD.
"Tidak usah terlalu takut. Koalisi itu tidak pernah solid. Nanti ketika anggota berselisih akan pecah juga," kata anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Achmad Mubarok kepada suara.com, Senin (8/9/2014).
Mubarok menyontohkan kasus yang pernah dialami Partai Demokrat ketika masih memimpin koalisi pendukung pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Semula koalisi sangat solid, tapi ketika Presiden SBY akan memutuskan kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi, Partai Golkar dan PKS tidak mau kompak mendukung program pemerintah.
"Padahal mereka kan partai pendukung pemerintah," kata Mubarok.
Guru Besar Pertama dalam Bidang Psikologi Islam di UIN Jakarta di tahun 2005 itu yakin Koalisi Merah Putih suatu hari nanti tidak akan kompak seperti sekarang.
"Nanti di pilkada juga begitu, misalnya masing-masing punya kandidat, lalu tidak kompak," kata Mubarok.
Partai Demokrat, kata Mubarok, sesungguhnya menginginkan agar kepala daerah tetap dipilih secara langsung oleh rakyat, dengan catatan pengawasan terhadap pemilihan dilakukan secara ketat agar tidak terjadi money politic.
“Hati kecil sih sesungguhnya tetap ingin pilihan langsung. Tetapi, pengawasan mesti diperketat agar money politic tidak banyak. Kalau sekarang ini kan tidak jelas siapa yang bermain,” kata Mubarok.
