Suara.com - Dua lembaga perkumpulan kepala daerah, Asosiasi Pemerintah Kababupaten Seluruh Indonesia (APKASI) ) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) mengancam akan melakukan aksi besar-besaran jika DPR akhirnya mengesahkan mengapuskan mekanisme Pilkada langsung.
Ketua APKASI Isran Noor mengklaim sudah menyiapkan opsi demonstrasi kalau sebagian fraksi di DPR tetap ‘ngotot’ dengan pendapatnya agar Pilkada lewat pemungutan suara di DPRD.
"Itu opsi-opsi yang paling bawah (akan ada aksi), kalau hal itu tidak bisa dipertimbangkan," ucapnya di Hotel Sahid, Jakarta, Kamis (11/9/2014).
Isran juga menyarankan agar Pilkada dilakukan secara serentak di tingkat kabupaten/kota dan provinsi.
Sementara menanggapi tudingan jika Pilkada langsung akan menimbulkan korupsi, Isran menganggap kesimpulan itu dianggap berlebihan.
"Ini adalah kesimpulan yang berlebihan dan lebay," kata Isran.
"Saya ingin menanggapi ada sekian ratus kepala daerah seolah-olah terjadinya korupsi yang pemilihan langsung, sampai sekarang tidak ada bukti-bukti di persidangan ada korupsi karena pilkada dipilih langsung," tambahnya.
Isran mengatakan, Indonesia belum memiliki sistem pencegahan anti korupsi yang dapat membuat efek jera pelakunya.
"Yang jadi persoalan sekarang persoalan sistem saja, kalau dikaitan pilkada langsung banyak menimbulkan korupsi, di Jakarta banyak korupsi besar, apakah ini karena pemilihan pilkada langsung?" pungkasnya
