Pasar Furnitur RI Hanya Bergantung pada AS

Suara.com - Pemerintah akan memperluas pasar ekspor produk furnitur. Sebab, saat ini Amerika Serikat (AS) menjadi pasar utama produk furnitur Indonesia dengan menyerap sekitar 60 persen dari total ekspor furnitur nasional.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan perluasan pasar menjadi salah satu langkah untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi global. Menurutnya, pelaku industri perlu membangun hubungan langsung dengan pembeli internasional dari berbagai negara.

"Salah satu bentuk sarana memitigasi risiko dengan jalan memperluas pasar, membangun hubungan langsung dengan pembeli internasional, serta mengurangi ketergantungan ekspor pada pasar-pasar tertentu," ujar Airlangga dalam keterangannya, dikutip Senin (28/9/2026).

Berdasarkan data pemerintah, nilai ekspor furnitur Indonesia pada 2025 mencapai 2.390,68 juta dolar AS. Sementara nilai impornya tercatat 1.917,37 juta dikar AS sehingga neraca perdagangan industri furnitur mencatat surplus 473,31 juta dolar AS.

Indonesia juga menempati peringkat ke-25 sebagai eksportir furnitur dunia pada 2025 dengan pangsa pasar sebesar 0,77 persen.

Pemerintah melihat peluang peningkatan pangsa pasar tersebut masih terbuka melalui penguatan kualitas produk, desain, keberlanjutan, promosi perdagangan, serta perluasan jejaring dengan buyer internasional.

Airlangga mengatakan perubahan selera konsumen global juga perlu menjadi perhatian pelaku industri. Permintaan saat ini bergerak ke produk furnitur yang fungsional, mudah disesuaikan, dan menggunakan material ramah lingkungan.

Potensi bahan baku dalam negeri dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Produksi kayu bulat Indonesia pada 2024 mencapai 57,46 juta meter kubik. Sekitar 20 persen produksi log kayu nasional digunakan sebagai bahan baku industri pengolahan kayu.

Selain kayu, Indonesia juga menghasilkan lebih dari 80 persen rotan dunia. Bahan baku tersebut menjadi salah satu potensi yang dapat dikembangkan untuk menghasilkan produk furnitur dan kerajinan dengan nilai tambah.

Di sisi lain, struktur industri nasional masih didominasi industri kecil dan menengah (IKM). Airlangga menyebut IKM mencapai 99,79 persen dari total 4,45 juta unit usaha industri dan menyerap 65,52 persen tenaga kerja industri.

"Dengan skala ini, industri tentu masih menghadapi tantangan keterbatasan teknologi, serta terkait produktivitas yang masih dapat ditingkatkan. Dari sisi pasar, pelaku industri juga perlu menyesuaikan diri dengan standar dan regulasi serta selera di negara tujuan," jelas Airlangga.

Pemerintah menyiapkan sejumlah dukungan untuk meningkatkan daya saing industri furnitur, termasuk insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah bagi pekerja yang memenuhi ketentuan serta akses pembiayaan melalui Kredit Industri Padat Karya.

Dukungan lainnya diberikan melalui program restrukturisasi mesin dan peralatan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Pemerintah juga menyediakan fasilitasi promosi ekspor guna membantu pelaku industri membuka akses ke pasar internasional.

Sementara untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, kebijakan pemerintah mencakup pengendalian ekspor kayu bulat, penguatan standar produk dan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK), serta penerapan prinsip industri hijau.