Suara.com - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Sharif Cicip Sutardjo mengatakan partainya belum pasti akan mendukung pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak langsung dalam paripurna DPR nanti untuk mengesahkan RUU Pilkada.
"Belum. Belum putus kok kita. Kan belum pernah ada paripurna. Saya belum dapat update," katanya menanggapi posisi Partai Golkar terkait pilkada langsung di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, (11/9/2014).
Sementara itu Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono mengatakan posisi Partai Golkar saat ini masih mendukung pilkada tak langsung melalui DPRD.
"Kita setuju yang kembali ke DPRD," katanya.
Menurut Agung, pilkada tak langsung dinilai lebih efsisen dan mengurangi biaya politik. Selain itu juga menurunkan politik uang.
"Pengawasannya kecil (kalau melalui DPRD), kalau masyarakat terlalu luas. Kalau DPRD kan cuma beberapa orang saja. Tinggal dilihat saja proses bener atau tidak. Terus lihat kekayaannya, nambah atau tidak. Lebih bisa diawasi," ujarnya.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan bahwa biaya yang harus dialokasikan pemerintah melalui APBN untuk pemilihan kepala daerah langsung (pilkada) pada tiga tahun terakhir di provinsi, kabupaten dan kota mencapai Rp3,3 triliun.
"Itu akumulasi yah. Kalau per daerah itu kan macam-macam, beda-beda. Kabupaten besar dan kecil beda. Cuman totalnya Rp3,3 triliun selama tiga tahun," katanya.
Saat ini DPR dan pemerintah tengah membahas RUU Pilkada. Salah satu isu yang kini menjadi polemik terkait didorongnya pilkada tak langsung atau melalui DPRD yang didukung oleh partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih. (Antara)
