Infografis
Suara.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengapresiasi sikap Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia dan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia yang kompak menolak mekanisme pilkada diubah dari dipilih langsung oleh rakyat menjadi dipilih lewat DPRD.
"Saya kira ini bicara hati nuranilah, ya. Ini nurani orang, kan tidak mungkin kita melawan nurani kita. Ini satu hal yang prinsip. Saya kira juga sudah resmi kok pernyataan dari asosiasi pemerintah kabupaten maupun provinsi. Sudah jelas itu mewakili suara kepala daerah. Kalau menurut asosiasi ya berarti semua kepala daerah sudah menolak," tutur Ahok di Balai Kota, Jakarta, Jumat (12/9/2014).
Menurut Ahok tindakan mayoritas partai di DPR mendukung perubahan mekanisme pilkada menjadi diwakilkan lewat DPRD, bukan tindakan membela hak politik masyarakat.
"Kalau kepala daerahnya punya nurani, membuat penuh otak, dompet, dan perut warganya, masa DPRD atau wakil rakyatnya tidak mendukung? Jadi ini ada tontotan menarik, tiga tahun ini, kalau orang tidak dukung rakyat bisa menilai kok siapa yang kira-kira bela rakyat, siapa yang tidak," katanya.
Keinginan mayoritas partai di DPR bertentangan dengan aspirasi Asosiasi Pemerintah Kota/Kabupaten Seluruh Indonesia yang tetap menginginkan pilkada dilaksanakan secara langsung.
"Pertemuan ini bertujuan guna mempertegas sikap penolakan dari bupati dan wali kota terhadap wacana pengembalian mekanisme pilkada oleh DPRD. Pilkada DPRD merupakan langkah mundur bangsa ini dalam berdemokrasi," kata Ketua Umum Asosiasi Isran Noor. Isran merupakan Bupati Kutai Timur, Kalimantan Timur.
Sementara itu, Ketua Umum Apeksi Vicky Lumentut menyesalkan apabila Pilkada diserahkan ke DPRD. "Jangan heran jika nantinya bupati dan wali kota tidak optimal bekerja membangun daerah," kata Vicky yang juga Wali Kota Manado, Sulawesi Utara.
