Suara.com - Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan kepada aparat penegak hukum bila ada menterinya yang terlibat kasus. Apalagi, dari 16 menteri yang berasal dari profesional partai politik, menteri tersebut malah menjadi 'ATM' partai.
"Kalau (menteri) jadi ATM parpol ya tinggal tangkap saja. Gak sulit kok. Tinggal manajemen pengawasannya saja yang ditingkatkan kok sulit-sulit saja sih kamu," kata Jokowi di Balai Kota, Selasa (16/9/2014).
Meski demikian, dia tidak mau menjamin seluruh menterinya tidak melakukan itu. Sebab, itu dikembalikan kepada pribadi masing-masing.
"Siapa yang bisa jamin orang? Kamu sekarang baik, besok (apa dijamin ) masih tetap baik? Ndak kan," terangnya.
Dia pun menekankan, setiap menterinya nanti bisa menanggalkan jabatannya di partai guna merealisasikan pemerintahan yang baik.
Seperti diketahui, Jokowi telah mengumumkan arsitektur kabinetnya yang terdiri dari 18 menteri dari kalangan profesional dan 16 menteri dari profesional partai. Total, akan ada 34 kementerian yang dia akan bentuk, sudah termasuk tiga menteri koordinator.
