Suara.com - Deputi Tim Transisi Hasto Kristianto yang juga wakil sekjen dari PDI-Perjuangan membantah jika partainya sudah mengetahui jatah kementerian di pemerintahan Jokowi-JK.
"Disini tidak ada jatah per jatah, sejal awal tak komitmen bagi-bagi kursi, tapi dalam konteks ini merupakan suatu pemerintah bersama rakyat dan relawan," kata Hasto di Rumah Transisi, Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (16/9/2014).
"Itu tidak ada (bagi-bagi) dan sesuatu yang wajar bahkan dalam perlementer seluruh kementerian berasal dari perdana menteri," tambah Hasto lagi.
Sebelumnya Jokowi sudah mengisyaratkan kalau Partai Banteng bakal mendapat jatah kursi menteri lebih banyak ketimbang empat parpol koalisi lainnya.
?"Ya logikanya seperti apa. Misalnya PDI Perjuangan saya beri satu, ya kan, Nasdem saya beri sepuluh. Logikanya masuk nggak??" ujar Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Selasa (16/9/2014).
Dia menambahkan, kalkulasi jatah menteri bisa berpatokan kepada perolehan suara saat pemilihan legislatif berlangsung. Dia pun menyindir soal UU MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3), yang saat ini tengah berjalan.
Di mana, ketua DPR dipilih berdasarkan mufakat bukan berdasarkan pemenang Pemilihan legislatif.
"Mesti ada logika-logika seperti itu. Kamu ngajak saya nggak pake logika dong. ?Logikanya gimana? Ini sama aja kaya partai pemenang gak jadi ketua dewan. Keliru lagi logikanya," ungkapnya.
Walaupun akan memberikan kursi menteri lebih dari satu kepada PDI Perjuangan, Jokowi mengaku telah melakukan perhitungan sebelumnya.
