Targetkan Stok Minyak 60 Hari! Bahlil Diingatkan Jangan Cuma Bangun 'Tangki' Tanpa Isi

Suara.com - Target pemerintah memperkuat cadangan minyak nasional hingga 60 hari tak cukup hanya dengan membangun fasilitas penyimpanan. Pemerintah juga harus memastikan ketersediaan stok, kesiapan distribusi, hingga transparansi anggaran agar infrastruktur tersebut benar-benar mampu melindungi Indonesia dari krisis energi.

Guru Besar Universitas Ciputra Surabaya, Murpin Josua Sembiring, menilai peningkatan kapasitas penyimpanan minyak merupakan langkah strategis untuk menjaga perekonomian nasional dari gangguan pasokan energi global.

Menurut Murpin, cadangan minyak yang lebih besar dapat memberi pemerintah waktu untuk mengantisipasi gangguan impor, memperkuat posisi tawar dalam pembelian minyak, serta mencegah aktivitas industri terhenti akibat krisis pasokan.

Namun, target tersebut membutuhkan kesiapan infrastruktur dan pengelolaan stok yang optimal. Pemerintah harus memperhitungkan biaya pembangunan, pembebasan lahan, pengisian cadangan, pemeliharaan, hingga mekanisme pelepasan stok ketika keadaan darurat.

"Energy security is national security," ujar Murpin dikutip Sabtu (7/11/2026).

Murpin juga mengingatkan pentingnya transparansi investasi dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara.

Menurutnya, keberhasilan kebijakan tersebut harus diukur dari kemampuan Indonesia menjaga aktivitas ekonomi ketika pasokan energi dunia terganggu, bukan sekadar jumlah fasilitas penyimpanan yang dibangun.

"Kedaulatan energi tidak diukur dari berapa 'tangki' diresmikan, melainkan berapa lama ekonomi tetap bergerak ketika dunia alami turbulensi," tegasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah tengah menyiapkan pembangunan fasilitas penyimpanan minyak mentah atau crude storage di sejumlah wilayah Sumatra.

Fasilitas tersebut dirancang untuk menampung minyak mentah hasil impor dengan target mendukung ketersediaan stok hingga 60 hari.

Rencana itu merupakan bagian dari upaya pemerintah memperbesar kapasitas penyimpanan sekaligus memperkuat fleksibilitas pengelolaan pasokan minyak nasional.