Jokowi Klaim PDI Perjuangan Masih Butuh Megawati

Suara.com - Presiden terpilih Joko Widodo menganggap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) masih membutuhkan sosok Megawati Soekarnoputri untuk memimpin sampai tahun 2020.

Jokowi menyampaikan usulan tersebut saat memberi paparan Visi Misi Program Aksi Presiden Terpilih dalam kongres tertutup Rakernas IV PDIP di Marina Convention Center, Semarang, Jumat (19/9/2014) malam, yang kemudian ditindaklanjuti oleh para Ketua DPP PDIP dari seluruh Indonesia untuk memberi rekomendasi agar Megawati kembali menjadi Ketua Umum PDIP.

Rekomendasi tersebut ditetapkan sebagai hasil keputusan pertama rakernas IV PDIP.

"Jokowi mengatakan bahwa dalam waktu dekat PDIP akan kongres tahun 2015 dan berpandangan bahwa partai ini masih perlu figur Ibu Mega sebagai ketua umum, membutuhkan kepemimpinannya," kata Sekretaris Steering Committee Rakernas IV PDIP Perjuangan Ahmad Basarah, Sabtu (20/9/2014).

"Meskipun usia sudah lanjut tetapi penampilan Ibu masih segar juga fisiknya dan Jokowi yakin Ibu Mega mampu memimpin partai untuk lima tahun kedepan. Atas dasar itu lah beliau mengusulkan untuk mendukung Mega jadi Ketua Umum PDIP lagi," tambah Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan itu.

Menurut Basarah usulan tersebut menggambarkan ada persamaan pandangan dan pemahaman soal kebutuhan PDIP di masa datang.

"Ketua DPD PDIP menyampaikan secara aklamasi soal rekomendasi tersebut dengan disambut standing applause. Dengan demikian bahwa pikiran Pak Jokowi yang ingin Bu Mega jadi ketum kembali adalah pemikiran kolektif semua peserta rakernas," jelasnya.

Ketua Fraksi PDIP Puan Maharani yang juga putri dari Megawati membantah bahwa Rakernas IV ini merupakan juga bagian dari kongres karena mengukuhkan rekomendasi Megawati agar menjadi Ketua Umum PDIP lagi.

"Tidak ada itu semi atau setengah atau tiga perempat kongres. Tetapi memang dalam pandangan 33 DPD yang disampaikan tadi pagi itu dengan diwakili ketua DPD Jateng bahwa menginginkan Ibu Mega maju sebagai ketum pada kongres yang akan datang (April 2015). Itu diminta agar dimasukan menjadi salah satu agenda kongres yang akan datang," ujar Puan. (Antara)