Suara.com - Polemik RUU Pilkada yang kini tengah bergulir di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Ketua DPP Partai Golkar, Hajriyanto Tohari, mengaku partainya sedang berada di posisi dilematis.
"(Golkar) Pada posisi ideologis, sebetulnya dilematis, satu pihak ingin tetap berlanjutnya pilkada langsung karena sesuai semangat demokrasi. Tapi kita juga tidak menutup mata, pilkada langsung dalam bentuk ekses-ekses yang eksesif itu," ucapnya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (23/9/2014).
Wakil Ketua MPR RI periode 2009?2014 dari Partai Golkar ini, mengaku hingga dua hari sebelum DPR memutuskan terkait RUU tersebut, partai berlambang beringin ini masih belum menemukan cara mengurangi ekses-ekses negatif dari pilkada langsung.
Menurutnya, politik uang yang masif, politik dinasti yang melahirkan raja-raja kecil dan sebagainya merupakan imbas dari pilkada langsung.
Selain itu, Hajriyanto mengaku lebih baik pilkada dilakukan secara langsung asalkan dapat mengurangi ekses-ekses tersebut.
"Tapi kalau ekses-ekses pilkada langsung itu sama sekali tidak bisa dikurangi maka pilihannya pilkada kembali ke DPRD," jelas Hajriyanto.
