Suara.com - Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD tidak berarti membuat pengeluaran berkurang, justru malah terbuka kesempatan terjadinya kolutif dan transaksional yang akhirnya berujung korupsi, kata peneliti senior Pusat Penelitian Politik LIPI, Syamsudin Haris, di Jakarta, Rabu (24/9/2014).
"Jika pemilihan tidak langsung bukan berarti pengeluaran jadi lebih murah. Bisa jadi malah lebih besar dan korupsi bisa terjadi karena proses pemilihannya tidak diawasi oleh rakyat," kata dia.
Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat, Muhammad Afifuddin, juga mengatakan bahwa pilkada oleh DPRD tidak menjamin dapat mengurangi pengeluaran belanja kampanye.
Ia mengatakan pilkada oleh DPRD akan membuat masyarakat kehilangan hak politiknya untuk memilih dan dipilih.
"Ini urusan kedaulatan rakyat, masalah hak asasi, kalau kemudian logikanya semua bisa diwakilkan, pilpres pun bisa diwakilkan," kata dia.
Menurut dia, pilkada langsung adalah makna tertinggi dari penghargaan hak politik dan kedaulatan rakyat.
"Jadi sebenarnya itu adalah sesat pikir jika menganalogikan pilkada oleh DPRD akan lebih efisien," kata dia.
Oleh sebab itu ia mengatakan berbagai upaya yang dilakukan oleh publik untuk mengawasi pemilihan umum harus didukung sehingga demokrasi ini dapat dikawal. (Antara)
