Suara.com - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali (SDA) menegaskan, akan memberikan sanksi kepada kadernya yang tidak mendukung disahkannya Rancangan Undang-undang (RUU) dengan mekanisme Pemilihan lewat DPRD pada paripurna hari ini.
"Kalau ada anggota fraksi yang berbeda maka itu dikategorikan pelanggaran sebagai keputusan fraksi," kata SDA di DPR, Jakarta, Kamis (25/9/2014).
Sebab, menurut SDA, sikap fraksi untuk RUU sudah dirapatkan dan sudah menjadi keputusan, kemarin. Soal apa sanksinya, SDA menyerahkan kepada Ketua Fraksi untuk merumuskannya.
"Apa sanksinya nanti ketua fraksi dengan pimpinan merumuskan apa yang tepat untuk anggota yang melakukan katakanlah pembangkangan terhadap keputusan yang telah ditetapkan," tuturnya.
SDA menambahkan, PPP akan hadir dalam full tim dalam paripurna kali ini. Dari 38 total orang anggota, ada 33 orang yang hadir.
"Yang tidak hadir Itu karna ada yg berada di luar negeri dan ada satu yang jadi menteri dan belum ada penggantinya yaitu Pak Lukman Hakim Saefuddin," kata SDA.
Seperti diketahui, hari ini anggota DPR periode 2009 - 2014 tengah menggelar Sidang Paripurna di gedung DPR untuk mengesahkan tujuh Rancangan Undan-Undang. Salah satunya adalah RUU Pilkada yang belakangan menjadi polemik.
