Suara.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tidak akan melarang kadernya masuk ke kabinet Jokowi-JK. Ketua DPP PPP, Arwani Thowafi mengatakan, Presiden mempunyai hak prerogatif untuk menentukan dan memilih menteri.
Karena itu, kata dia, PPP akan merasa terhormat apabila ada salah satu kader parpol yang dipercaya masuk ke kabinet Jokowi-JK. Menurut dia, apabila ada kader PPP yang masuk ke kabinet maka hal itu tidak akan mengubah posisi partai yang tetap menjadi bagian dari Koalisi Merah Putih.
“Politik itu kan dinamis. Kalau memang ada kader PPP yang dijadikan menteri, maka kami tidak akan melarang. Itu kan hak prerogatif Presiden. Karena masih menjadi bagian dari Koalisi Merah Putih, PPP tidak akan mengajukan nama calon menteri ke Jokowi,” katanya kepada suara.com, Sabtu (11/10/2014).
Arwani menambahkan, PPP belum memutuskan apakah kan bergabung dengan pemerintahan atau tetap di Koalisi Merah Putih. Sikap politik PPP akan ditentukan oleh Mahkamah partai dan disampaikan di Mukernas.
Saat ini, kader PPP yang menjadi menteri adalah Lukman Hakim Saifuddin yaitu sebagai Menteri Agama. Lukman menggantikan posisi Suryadharma Ali (Ketum PPP) yang mundur setelah dijadikan tersangka oleh KPK. Lukman diyakini akan kembali dipercaya Jokowi-JK untuk menjabat Menteri Agama selama lima tahun ke depan.
