Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bahwa pihaknya sudah menyerahkan hasil penelusuran rekam jejak nama-nama calon menteri kepada presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi).
"Jadi benar tadi Pak Jokowi bertemu dengan pimpinan KPK pada pukul 20.30-21.15 WIB di kantor KPK," kata Juru Bicara KPK Johan Budi saat dihubungi Minggu (19/10/2014) malam di Jakarta.
Menurut Johan, ada empat orang pimpinan KPK yang menemui Jokowi.
"Ada Pak Abraham Samad, Pak Adnan Pandu Praja, Pak Zulkarnain dan Pak Bambang Widjojanto, tanpa Pak Busyro Muqoddas," tambah Johan.
Johan menambahkan bahwa pimpinan hanya bertemu dengan Jokowi tanpa didampingi tim transisi Jokowi.
"Memang hanya Jokowi sendiri, karena nama-nama itu langsung diserahkan ke Jokowi," jelas Johan.
Ada dua agenda yang dibahas dalam pertemuan tersebut.
"Agenda pertama adalah membahas nama-nama menteri yang dikirimkan oleh Jokowi untuk ditelusuri rekam jejaknya tersebut, dan agenda kedua mengenai pemberantasan korupsi pada masa pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla," ungkap Johan.
Namun Johan tidak menyampaikan penilaian KPK mengenai nama-nama tersebut.
"KPK hanya memberikan 'track record' (rekam jejak,red)tapi apakah nanti nama-nama tersebut terpilih atau tidak sepenuhnya merupakan kewenangan Pak Jokowi," tegas Johan.
Pada Jumat (17/10/2014) Ketua dan Deputi Tim Transisi Jokowi-Jusuf Kalla Rini Mariani Soemarno dan Hasto Kristiyanto menyerahkan nama-nama calon menteri ke KPK untuk diteliti rekam jejaknya.
Namun keduanya mengaku tidak tahu isi nama-nama para calon menteri dan berapa jumlahnya.
Atas permintaan tersebut, Abraham Samad menyatakan hanya akan menyampaikan hasil rekam jejak kepada Jokowi.
"Kita tidak akan menyampaikan kepada orang-orang yang bukan di luar presiden. (Bahkan) wakil presiden, tim transisi, kita tidak akan memberitahukan. Kita hanya ingin memberi tahu tentang 'track record' calon menteri itu kepada Jokowi," ungkap Abraham pada Jumat (17/10).
Sebelumnya Jokowi mengatakan akan melibatkan peran KPK dan Pusat Pelaporan, Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menjaring orang yang akan membantunya di pemerintahan Postur kabinetnya tidak berubah, yakni 33 kementerian dengan empat menteri koordinator yaitu Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia; Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Koordinator Maritim, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup; dan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Sosial-Budaya.
