Jadi Pihak yang Ikut Disadap Listyo Cs, KPK Tegaskan Tak Ada Kebocoran Info Soal OTT

Bangun Santoso, Dea Hardiningsih Irianto

Senin, 16 November 2026 | 22:05 WIB
Jadi Pihak yang Ikut Disadap Listyo Cs, KPK Tegaskan Tak Ada Kebocoran Info Soal OTT
Plt. Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein memberikan keterangan pers. [ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/wsj]
baca 10 detik
  • Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menyatakan dugaan penyadapan oleh mantan Kapolri tidak memicu kebocoran informasi operasi tangkap tangan.
  • Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengungkapkan aksi penyadapan ilegal tersebut menyasar Presiden, pejabat lembaga negara, hingga penegak hukum.
  • Bareskrim Polri menetapkan empat orang tersangka dalam kasus penyadapan ilegal dan menahan sebagian besar pelaku di Rutan Brimob.

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi isu bahwa lembaga antirasuah ini juga turut disadap oleh mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan kawan-kawan.

Meski menjadi pihak yang diduga disadap, KPK meyakini hal itu tidak berdampak pada isu kebocoran informasi terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang selama ini dilakukan secara tertutup.

"Apabila dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa kebocoran-kebocoran, yang sebetulnya sudah beberapa kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman di Kedeputian Penindakan, baik di penyelidikan, Direktorat Penyidikan, yang terkait isu-isu adanya kebocoran itu sudah diklarifikasi begitu," kata Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (16/11/2026).

“Sampai saat ini pun, ya yang hanya bisa terkonfirmasi dan terverifikasi yaitu peristiwa di pemerasan terhadap Bupati Pemalang ya yang dilakukan oleh Saudara Dias, DIS ya, yang saat ini juga masih berproses dan mendekati akhir proses penyidikan, dan segera dilimpahkan ke persidangan begitu," tambah dia.

Taufik mengaku yakin bahwa penyadapan terhadap KPK tidak berkaitan dengan dugaan kebocoran informasi soal operasi senyap.

Sebab, dia memastikan bahwa informasi yang berkaitan dengan kegiatan KPK, termasuk OTT hanya diketahui oleh internal KPK.

“Untuk hal-hal yang terkait kebocoran-kebocoran di luar kegiatan yang dilakukan oleh APH lain itu tidak ada kaitannya dengan yang ada di kegiatan di KPK gitu. Tetapi pastinya ketika memang ada informasi yang menyangkut perkara yang ada di KPK sendiri, tentu itu akan menjadi ranah di KPK," tandas Taufik.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menyebut penyadapan ilegal tersebut menyasar berbagai kalangan. Di antaranya Presiden Prabowo Subianto, lingkar Istana, pejabat kementerian dan lembaga, hingga anggota DPR RI serta tokoh politik.

"Berdasarkan hasil penyidikan, sasaran penyadapan diduga mencakup berbagai kalangan, antara lain Presiden Republik Indonesia, lingkar Istana, Kementerian dan Lembaga, Pejabat Pemerintah, Anggota DPR RI dan partai politik, tokoh politik," kata dia di DPR, Kamis (12/11/2026).

baca juga

Suyudi melanjutkan, sasaran lainnya diduga mencakup gubernur, kapolda, KPK, kejaksaan, hingga internal Polri. Organisasi kemasyarakatan, aktivis, dan mahasiswa juga masuk dalam daftar tersebut.

Dalam perkara ini, Polri awalnya menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Widyaiswara Kepolisian Utama Tk. 1 Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso, dan Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution (ASN).

Bareskrim kemudian menetapkan mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Polri Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka baru.

Slamet disebut berperan sebagai pembina MC Bareskrim Polri dan pernah menjabat Kepala Bagian Monitoring Bareskrim Polri pada periode 2010-2019.

Dari keempat tersangka, tiga di antaranya telah ditahan di Rutan Brimob. Sementara Slamet Uliandi berstatus tahanan rumah karena faktor kesehatan pascasakit stroke.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Kasus Dana Hibah, KPK Sita 2 Unit Rumah di Jawa Timur dari Orang Kepercayaan Anwar Sadat

Kasus Dana Hibah, KPK Sita 2 Unit Rumah di Jawa Timur dari Orang Kepercayaan Anwar Sadat

News | Senin, 16 November 2026 | 19:48 WIB

Diduga Kelola Fee Dana Hibah Pokmas Jatim, Orang Kepercayaan Anwar Sadad Ditahan KPK

Diduga Kelola Fee Dana Hibah Pokmas Jatim, Orang Kepercayaan Anwar Sadad Ditahan KPK

News | Senin, 16 November 2026 | 19:42 WIB

Di Balik Kasus Penyadapan Presiden, Mengintai Ancaman Perluasan Kekuasaan Aparat

Di Balik Kasus Penyadapan Presiden, Mengintai Ancaman Perluasan Kekuasaan Aparat

News | Senin, 16 November 2026 | 17:49 WIB

Terkait Kasus Penyadapan Eks Kapolri, Jenderal Suyudi Minta Jajaran Tak Ragu Ungkap Pelanggaran

Terkait Kasus Penyadapan Eks Kapolri, Jenderal Suyudi Minta Jajaran Tak Ragu Ungkap Pelanggaran

News | Senin, 16 November 2026 | 17:14 WIB

Cegah Presiden Disadap Lagi, Baintelkam Polri Sodorkan 6 Poin Penting di RUU Penyadapan

Cegah Presiden Disadap Lagi, Baintelkam Polri Sodorkan 6 Poin Penting di RUU Penyadapan

News | Senin, 16 November 2026 | 16:13 WIB

Cegah Sadap Liar, Kabaintelkam Usul 6 Aturan di RUU Penyadapan hingga Sanksi Pecat

Cegah Sadap Liar, Kabaintelkam Usul 6 Aturan di RUU Penyadapan hingga Sanksi Pecat

News | Senin, 16 November 2026 | 15:55 WIB

KPK Panggil Tersangka Bagus Wahyudyono di Kasus Pokmas, Bakal Ditahan?

KPK Panggil Tersangka Bagus Wahyudyono di Kasus Pokmas, Bakal Ditahan?

News | Senin, 16 November 2026 | 14:30 WIB

Terkini

Jadi Pihak yang Ikut Disadap Listyo Cs, KPK Tegaskan Tak Ada Kebocoran Info Soal OTT

Jadi Pihak yang Ikut Disadap Listyo Cs, KPK Tegaskan Tak Ada Kebocoran Info Soal OTT

News | Senin, 16 November 2026 | 22:05 WIB

AS Kerahkan 3 Kapal Induk Nuklir, Iran Balas Hantam Pangkalan Militer Bahrain

AS Kerahkan 3 Kapal Induk Nuklir, Iran Balas Hantam Pangkalan Militer Bahrain

News | Senin, 16 November 2026 | 22:03 WIB

NGORBIT: Cerita Cast Dibalik Teror "Putri, Jangan Gentayangan Lagi"

NGORBIT: Cerita Cast Dibalik Teror "Putri, Jangan Gentayangan Lagi"

Video | Senin, 16 November 2026 | 22:00 WIB

Batas Waktu Utang Pinjol Dianggap Hangus 30 Tahun? Ini Penjelasan Resminya

Batas Waktu Utang Pinjol Dianggap Hangus 30 Tahun? Ini Penjelasan Resminya

Bisnis | Senin, 16 November 2026 | 21:39 WIB

Masuk Bursa Wapres, Sufmi Dasco Awalnya Kuliah Teknik Elektro hingga Doktor Hukum

Masuk Bursa Wapres, Sufmi Dasco Awalnya Kuliah Teknik Elektro hingga Doktor Hukum

Kalbar | Senin, 16 November 2026 | 21:30 WIB

Prabowo Diberi Tenggat 25 November Setor 2 Nama Cawapres

Prabowo Diberi Tenggat 25 November Setor 2 Nama Cawapres

News | Senin, 16 November 2026 | 21:16 WIB

HAI-FEST 2026 Hadirkan Pemeriksaan Kesehatan Gratis dan Pameran Inovasi di Balai Kartini

HAI-FEST 2026 Hadirkan Pemeriksaan Kesehatan Gratis dan Pameran Inovasi di Balai Kartini

News | Senin, 16 November 2026 | 21:14 WIB

Lingkar Pemuda Indonesia Dukung Sufmi Dasco Ahmad Dampingi Prabowo sebagai Wakil Presiden

Lingkar Pemuda Indonesia Dukung Sufmi Dasco Ahmad Dampingi Prabowo sebagai Wakil Presiden

Jakarta | Senin, 16 November 2026 | 21:04 WIB

Gubernur Tinjau Progres Smelter PT SAI: Dorong Investasi Rp18 Triliun dan Serap Tenaga Kerja Lokal

Gubernur Tinjau Progres Smelter PT SAI: Dorong Investasi Rp18 Triliun dan Serap Tenaga Kerja Lokal

Jatim | Senin, 16 November 2026 | 21:01 WIB

ASII Berambisi Dongkrak Laba per Saham hingga Rp1200 pada 2030

ASII Berambisi Dongkrak Laba per Saham hingga Rp1200 pada 2030

Bisnis | Senin, 16 November 2026 | 20:55 WIB

×