Suara.com - Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menolak semua permohonan para pemohon terkait perkara pengujian formil dan materil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (UU Pilkada) terhadap UUD 1945.
Menurut Majelis Hakim, para pemohon dalam mengajukan permohonannya kedudukan hukum dari pemohon kehilangan objek.
"Berdasarkan pertimbangan hukum maka majelis berkesimpulan bahwa kedudukan hukum dari pemohon kehilangan objek," kata Hakim Ketua, Hamdan Zoelva saat membacakan putusan terhadap permohonan pemohon di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (23/10/2014).
Selain itu, putusan yang diputuskan oleh sembilan Hakim MK secara musyawarah mufakat ini juga menilai bahwa kedudukan hukum para pemohon dan pokok permohonannya tidak dapat dipertimbangkan. Dengan demikian, permohonan dari para pemohon tidak dapat diterima.
"Kedudukan hukum para pemohon dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan. Oleh karena itu permohonan pemohon tidak diterima," lanjut Hamdan.
Sebelumnya sejumlah elemen masyarakat menjaukan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (UU Pilkada) terhadap UUD 1945 pada 9 Oktober lalu. Uji materi tersebut dilayangkan karena dianggap menimbulkan ketidakpastian hukum setelah mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang terkait pembatalan UU Pilkada tersebut.
