Suara.com - Selama dua periode pemerintahan (2004-2014), kader Partai Demokrat mendominasi kabinet. Demokrat adalah partai yang dua kali memenangkan pemilu dan berhasil mengantarkan Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Presiden.
Namun, di pemerintahan baru, periode 2014-2019, tidak ada satupun kader yang mewakili Partai Demokrat di Kabinet Kerja di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Menanggapi hal tersebut, anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Achmad Mubarok mengatakan berada di luar pemerintahan merupakan keputusan partai.
"Itu memang sudah keputusan partai. Kami tidak di pemerintahan dan juga tidak di Koalisi Merah Putih," kata anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Achmad Mubarok kepada suara.com, Senin (27/10/2014).
Bagi Partai Demokrat, kata Mubarok, posisi netral tidak menjadi masalah. Menurut dia, partainya masih bisa memberikan kontribusi dengan menjadi penyeimbang pemerintahan.
Yang terpenting bagi Partai Demokrat, kata Mubarok, pemerintahan baru tetap menjaga program-program pemerintahan mantan Presiden SBY dan meningkatkan program yang masih kurang maksimal.
Lebih jauh Mubarok mengatakan saat ini partainya sedang konsentrasi melakukan berbagai kegiatan untuk memenangkan Pemilu 2019.
"Periode sekarang, kami lebih banyak konsolidasi," kata Mubarok.
Setelah dihantam kasus korupsi yang dilakukan sejumlah kadernya, Partai Demokrat kalah telak di Pemilu 2014 dan sekarang memilih untuk netral atau berada di luar pemerintahan.
