Suara.com - Presiden Joko Widodo meminta agar kementerian melakukan koordinasi dan menghilangkan duplikasi anggaran lintas kementerian sehingga memberikan dampak baik bagi keuangan negara.
"Presiden menegaskan duplikasi anggaran lintas kementerian agar disederhanakan. Ini komitmen kabinet kerja agar bekerja untuk rakyat. Presiden meminta laporan secepatnya dari para menteri koordinator untuk menajamkan program yang sudah diarahkan," kata Mensesneg Pratikno di Kantor Presiden Jakarta, Senin (26/10/2014).
Dalam sidang kabinet yang pertama itu, kata Pratikno, Presiden meminta menteri untuk segera bekerja. Kementerian-kementerian yang baru atau yang mengalami perubahan nomenklatur agar segera menyesuaikan dengan menggunakan unit kerja yang sudah ada.
Kementerian yang belum memiliki kantor, kata Pratikno, diharapkan menempati gedung-gedung yang sudah ada milik pemerintah sehingga tidak diperlukan membangun gedung yang baru.
"Kita sudah memfasilitasi dan negara mendukung infrastruktur yang ada termasuk infrastruktur fisik dan sumber daya manusia. Tanpa pembangunan gedung (kantor kementerian) baru, Presiden memberikan arahan untuk melakukan kerja efektif dan efisien serta tidak boros anggaran," tegasnya.
Sementara itu Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan, Jokowi menegaskan fokus pemerintah pada pembangunan di bidang pangan, maritim, dan energi termasuk di dalamnya membangun infrastruktur pendukungnya.
"Kuncinya percepatan perizinan dan pemerintah memiliki kemampuan APBN serta kemampuan kebijakan serta regulasi," kata Rudiantara.
Mensesneg Pratikno mengatakan Presiden meminta para Menko agar melakukan rapat koordinasi dengan masing-masing kementerian dan melakukan inventarisasi masalah dan dilaporkan kepada Presiden dalam dua hingga tiga hari mendatang.
"Presiden sekali lagi memerintahkan pada Menko segera melakukan koordinasi dan merumuskan titik yang harus diurai masalah yang dihadapi," tegasnya. (Antara)
