KPK Tak Bisa Biarkan Publik Cari Tahu Sendiri

Suara.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan DPR akan memberi kesempatan kepada Kabinet Rakyat di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk bekerja dan membuktikan janji-janji selama ini. Tetapi kalau dalam perjalanan, ternyata melenceng dari haluan, DPR akan mengingatkan.

"Ekspektasi masyarakat sangat tinggi. Tetapi mungkin ekspektasi itu belum sesuai dengan harapan. Namun, kita harus memberikan kesempatan kepada pemerintah bapak Joko Widodo untuk memenuhi janji itu sesuai harapan. Tapi kalau ternyata ada yang melenceng, kita akan ingatkan. Itulah tugas DPR untuk mengawasi," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra di DPR, Jakarta, Selasa (28/10/2014).

Terkait dengan kabar ada nama yang mendapatkan raport merah dari KPK, tetapi lolos ke kabinet, kata Fadli Zon, itu perlu dijelaskan kepada publik agar kelak tidak menimbulkan spekulasi.

"Ini sudah konsekuensi, ketika publik mengetahui ada yang raport merah, raport kuning. Sekarang publik akan bertanya siapa yang merah dan kuning. Ini harus dibuka. Tidak bisa kemudian KPK diam-diam saja dan masyarakat mencari tahu sendiri," katanya.

Fadli Zon juga mempertanyakan delapan nama yang terindikasi korupsi, tetapi selama ini tidak diusut oleh KPK. Delapan nama ini merupakan bagian dari 43 nama yang diserahkan Jokowi kepada KPK dan PPATK agar rekam jejak mereka ditelusuri.

"Kenapa kok selama ini tidak diusut dan tidak diverifikasi sejak awal siapa yang merah dan kuning. Dan, ini juga siapa yang mendapat raport merah dan kuning diberikan hak jawab. Siapa tahu gara-gara itu tidak jadi menteri, nah orang jadi menduga-duga," kata Fadli. [Bagus Santosa]