Suara.com - Kehadiran ulama-ulama yang dihormati di internal Partai Persatuan Pembangunan dinilai bisa menyatukan elite yang kini tengah berselisih. Tokoh-tokoh berpengaruh tersebut diperlukan untuk menjadi inisiator rekonsiliasi antara kelompok Romahurmuziy dan Djan Faridz.
"Kumpulkan tokoh-tokoh tertentu yang dihormati, lalu bicarakan bagaimana solusinya," kata pengamat politik dari lembaga Populi Center, Usep S. Ahyar, kepada suara.com, Rabu (12/11/2014).
Usep mengatakan kehadiran para ulama memang belum menjamin tercapai islah, mengingat sebelumnya para ulama PPP juga ikut terbelah. Tapi, kata Usep, kehadiran ulama tetap lebih baik sebagai usaha untuk menciptakan islah daripada melibatkan pihak eksternal seperti sekarang.
Pihak eksternal yang dimaksud adalah Kementerian Hukum dan HAM.
Kehadiran pihak eksternal, kata Usep, bisa membuat persoalan partai tersebut menjadi semakin runyam.
Dan hal itu terbukti, begitu Kementerian Hukum dan HAM mengesahkan kepengurusan PPP kubu Romahurmuziy, keputusan tersebut digugat kubu Suryadharma Ali dan Djan Faridz ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Ujungnya, surat keputusan Kemenkumham ditangguhkan.
Usep telah beberapa kali mengatakan bahwa PPP harus berhati-hati ketika ingin melibatkan pihak eksternal. Melibatkan pihak lain di luar partai, kata Usep, sama artinya memasukkan pihak lain ke dalam pusaran konflik.
"Menurut saya, harus selesai dulu di internal. Akhirnya kan sekarang serangannya ke pemerintah. Pemerintahan dianggap ikut campur dalam kubu-kubuan dalam konteks kepentingan," kata Usep.
Usep mengatakan konflik di internal PPP juga terjadi karena imbas dari pertarungan Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih.
"Memang, baiknya partai itu rekonsiliasi. Yang paling mungkin untuk melakukan itu ya, satukan kepentingan," kata dia.
