Ada 'Sesuatu' yang Direbutkan Anggota TNI-Polri

Suara.com - Anggota Komisi Pertahanan (I) DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, TB Hasanuddin, mengatakan pemicu bentrok antara anggota Polri dan TNI biasanya terjadi karena kecemburuan.

"Seguru seilmu jangan ganggu, jangan saling ganggulah. Masing-masing punya lahan. Saya berdasarkan di lapangan, gesekan itu muncul karena kecemburuan. Terlepas dari apapun masalah kecemburuan sosial saja," kata Hasanuddin di DPR, Jakarta, Kamis (20/11/2014). Pernyataan tersebut terkait dengan bentrok antara anggota Polri dan TNI di Batam, Kepulauan Riau, pada Rabu 19 November malam lalu.

Hasanuddin menduga ada "sesuatu" yang sedang mereka rebutkan. Namun, Hasanuddin enggan menerangkannya "sesuatu" yang ia maksud.

"Misalnya saja kasus yang terjadi di Karawang, itu kan belakangya ada sesuatu. Kemudian di Batam, di Medan. Ini yang tidak boleh terjadi," katanya.

Setelah bentrok, biasanya kedua institusi menyelenggarakan acara deklarasi perdamaian. Tapi, kata Hasanuddin, perdamaian Polri dan TNI hanya di tataran elite alias tak mengakar sampai ke tingkat prajurit. Dengan demikian di lapangan, mereka kerab bergesekan.

"Memang ada golf bersama itu kan para perwiranya doang, tamtamanya tidak main golf," kata Hasanuddin.

Hasanuddin mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo untuk segera memanggil Panglima TNI Jenderal Moeldoko dan Kapolri Jenderal Sutarman untuk duduk bersama dan mencari cara menciptakan perdamaian yang benar-benar mengakar sampai ke tingkat prajurit.

"Kalau terjadi lagi kasus seperti ini, maka Panglima Kodam dan Kapolda dicopot. Ini akan memberikan efek jera di lapangan tentu akan berjaga-jaga," kata Hasanuddin.

Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S. Pane mengatakan bentrokan antara anggota TNI dan Polri di Batam menunjukkan makin buruknya hubungan psikologis antara kedua institusi aparatur keamanan tersebut. Pertikaian di Batam merupakan yang kedua kali terjadi dalam tiga bulan terakhir.

"Ada tiga penyebab utama dalam kasus bentrokan TNI-Polri di Batam," kata Neta.

Pertama, tidak terkendalinya aksi backing mem-backing, baik dalam bisnis legal maupun ilegal, yang dilakukan oknum kedua institusi. Kedua, masih membaranya dendam kesumat antar oknum kedua institusi pascabentrokan 21 September 2014 yang mengakibatkan empat anggota Batalion 134 Tuah Sakti tertembak.

Ketiga, penggunaan seragam loreng militer pada anggota Brimob, yang dinilai sebagai wujud arogansi Polri. Penggunaan seragam loreng pada Brimob telah membuat lapisan bawah TNI tersinggung hingga gampang terpicu emosi jika berhadapan dengan anggota Brimob.

IPW mendesak pemerintah segera memerintahkan Kapolri Jenderal Sutarman agar mencabut penggunaan seragam loreng pada anggota Brimob.

"Jika hal ini tidak dilakukan bentrokan TNI-Brimob dikhawatirkan akan meluas ke daerah lain," katanya.

IPW juga mendesak agar Kapolda Kepri dan Danrem di Batam dievaluasi atau dicopot. Sebab, bentrokan tersebut dinilai tak terlepas dari kelengahan elite-elite TNI-Polri dalam mencermati dinamika di Batam pascabentrokan 21 September 2014.