Suara.com - Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera, Sohibul Imam mengatakan bahwa untuk menyukseskan program revolusi mental sangat bergantung kepada atasannya. Oleh karena itu dia menambahkan bahwa revolusi mental tidak boleh hanya terjadi di kalangan bawah, tetapi harus dimulai dari atasan, dalam hal ini adalah presidennya.
"Revolusi mental bukan hanya untuk masyarakat atau kalangan birokrat menengah tetapi yang Utama adalah harus mulai dari atasan, dari presidennya," kata Sohibul dalam diskusi yang bertajuk 'Revolusi Mental Layanan Publik' di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu, (22/11/2014).
Hal senada juga disampaikan Ketua Ombudsman, Danang Girindrawardana. Dia mengatakan bahwa selain di birokrasi, revolusi mental juga harus dilakukan di kalangan masyarakat.
"Apakah bisa birokrasi direvolusi mental? Harusnya dibalik, bisa enggak masyarakat direvolusi mental juga. Tidak mungkin sendiri, semua saling berkait," kata Danang.
Dia bercerita bahwa sebenarnya semangat revolusi mental sudah dimulai sejak 2009 lalu, bersamaan dengan lahirnya UU No 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Namun, Danang melihat selama 6 tahun belakangan ini, penerapannga dalam birokrasi belum juga maksimal atau masih rendah.
"UU sudah amanatkan reformasi birokrasi seperti yang tertuang dalam UU 25 tahun 2009 soal pelayanan publik, sudah 6 tahun jalan, implementasi pusat dan daerah masih di bawah 20 persen," tambahnya.
Menurut dia, adanya ketidakpedulian birokrat dalam melaksanakan aturan karena mekanisme pengawasannya masih rendah. Kata dia, waktu itu UKP4 dan Ombudsman dikira bisa mengawasi tapi tetap tak bisa kalau teguran tak didengar juga.
"Artinya kita harus concern dan khawatir seberapa tinggi kabinet kemarin dan dipertanyakan pada kabinet saat ini," tutupnya.
TERPOPULER
