Suara.com - Kapolda Gorontalo Brigjen pol Andjaya tak akan mengeluarkan izin kepada mahasiswa yang hendak menggelar unjuk rasa saat kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke daerah tersebut pada Jumat (5/12/2014) hingga Sabtu (6/12/2014).
"Sudah ada surat pemberitahuan unjuk rasa masuk ke kami. Saya izinkan, bahkan kalo perlu demo tiap hari. Tapi nanti hari Senin," tukas Kapolda di depan aktivis BEM dan mahasiswa saat berdialog dengan Gubernur dan Muspida, Kamis (4/12/2014).
Lebih lanjut Kapolda menuturkan, tidak diizinkannya pelaksanaan unjuk rasa demi menjaga kondisi keamanan y saat kedatangan presiden.
Ia meminta mahasiswa untuk menahan diri dan menghidari potensi keributan.
"Kedatangan presiden adalah kehormatan buat kita rakyat Gorontalo. Saya minta kehormatan ini dijaga. Kita tunjukan kepada daerah lain kita menjadi tuan rumah yang baik," imbuhnya.
Meski tak diizinkan berdemo, aktivis mahasiswa bertekad tetap ingin berunjuk rasa.
Sejumlah aktivis mengaku jika keinginan ini tidak bermaksud menolak kehadiran Jokowi, namun untuk menyampaikan kritikan terhadap Presiden terkait sejumlah kebijakan.
"Kami bertekad tetap akan turun aksi. Kami tidak menolak kehadiran Jokowi. Kami unjuk rasa karena kebijakan Jokowi yang tidak pro rakyat," tegas Yowan Sukarno Ketua BEM Universitas Gorontalo.
Polda Gorontalo sendiri sebelumnya menyatakan personil pengamanan kedatangan Presiden berjumlah 1.316 , yang disiagakan di sejumlah titik yang terdiri dari unsur lantas, dalmas, brimob dan usur lainnya. Angka tersebut belum termasuk jumlah pengaman dari unsur TNI. (Antara)