Suara.com - Anggota Komisi X DPR RI, Popong Otje Djundjunan, berharap pemerintah tidak terlambat dalam mengucurkan dana APBN untuk pelaksanaan PON XIX/2016 di Jawa Barat (Jabar) mendatang. Sebaliknya, dia juga berharap tidak ada buntut hukum dari penggunaan dana dan pelaksanaan ajang olahraga akbar itu.
"Jangan terlalu mepet keluar APBN-nya. Ya, akan repot kalau seperti itu," kata perempuan yang akrab disapa Ceu Popong, ini saat bertemu Gubernur Jabar Ahmad Heryawan (Aher) dalam rangka kunjungan kerja (kuknker) Komisi X DPR RI, di Gedung Sate, Bandung, Selasa (16/12/2014).
Legislator perempuan itu pun menegaskan, DPR RI dari Komisi X akan memperjuangkan biaya dari pemerintah pusat untuk pelaksanaan PON di Jabar tersebut.
"Tentu saja kami akan memperjuangkan biaya PON. Apalagi Ceu Popong orang Jawa Barat," katanya.
Namun begitu, selain sukses persiapan dan pengalokasian anggaran PON, Popong juga berharap pelaksanaan ajang akbar ini tidak menyisakan persoalan pelanggaran hukum. Artinya menurutnya, seusai pelaksanaan PON di Jabar, jangan sampai ada yang harus berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Jangan sampai ada buntutnya, terus nantinya ke KPK," tutur politisi perempuan dari Partai Golkar itu pula.
Sementara itu, anggota Komisi X DPR lainnya, Sultan Adil Hendra, mengatakan bahwa pihaknya pasti akan berusaha membantu penganggaran PON dari pemerintah pusat. Berdasarkan laporan Gubernur Jabar sendiri menurutnya, anggaran yang dibutuhkan dari pemerintah pusat untuk ini mencapai sebesar Rp800 miliar.
"Berkaitan dengan itu (bantuan dana PON), ini semua tentu membutuhkan koordinasi jajaran terkait," katanya, sambil menambahkan bahwa pihaknya juga mengharapkan PON di Jabar berjalan sukses.
"Karena sukses PON Jabar adalah (juga) sukses Indonesia," tegasnya. [Antara]
TERPOPULER
