Suara.com - Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang juga menjadi kandidat terkuat dalam seleksi Wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddas mengatakan semua pemerintah daerah yang berada di 33 Propinsi di Indonesia tidak terbuka dalam sektor Energi, Pajak, dan infrastuktur.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Dosen Universitas Islam Indonesia ini berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan KPK dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
"KPK dengan BPKP sudah melakukan satu penelitian di 33 provinsi, ternyata di pemerintahan daerah ada persoalan intransparansi di sektor energi, pangan, pajak dan infrastruktur, semuanya banyak masalah, itu real, faktual," kata Busyro di Gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (16/12/2014).
Dia menjelaskan, dengan adanya hasil seperti maka memang selama ini dalam menetapkan Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak berdasarkan kebutuhan masyarakat. Karena itu dia mengatakan hal tersebut merupakan pekerjaan rumah yang harus dikerjakan oleh KPK.
"Nah inilah kemudian kami analisis, dari situ pertama ternyata proses perencanaan itu tidak berbasis pada riset tentang jenis masalah rakyat," jelasnya.
"Yang kedua, kampus-kampus termasuk rumah agama di daerah itu tidak diperkenankan dan memerankan diri secara sistemik dalam proses penyusunan tadi, maka APBD dan kebijakan daerah banyak dititipkan ke kepala daerah bersama DPR setempat, rakyat betul-betul tertinggal, maka wajar kemudian lalu terjadi korupsi yang masif di daerah," tambahnya.
