Infografis
Suara.com - Mantan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Abdul Hakim Garuda Nusantara, meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) berani menyinergikan tiga lembaga hukum, yakni PTUN, Kepolisian, dan Kejaksaan.
Keberhasilan menyinergikan tiga lembaga hukum akan membuat Presiden Jokowi meraih rapor baik dalam penegakan hukum di Indonesia.
Hakim mengungkapkan bahwa pada masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, penegakan hukum berjalan sangat rendah. Itu disebabkan kegagalan SBY dalam menyinergikan ketiga lembaga hukum.
"Kalau kita cermati, Presiden SBY dan Megawati gagal karena tidak bisa mengkoordinasikan PTUN, Kepolisian dan Kejaksaan," kata Hakim di Warung Bumbu Desa Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (30/12/2014).
Tak cuma itu, Presiden Jokowi juga diminta untuk bertindak sesuai dengan kejelasan hukum yang berlaku. Dengan demikian, Jokowi akan mendapatkan lebih dukungan dari masyarakat.
"Penegakan hukum di bawah Presiden jokowi akan ditentukan kemampuan, kecakapan, kecerdasan, dan keberanian-nya untuk sinergikan tiga lembaga penegak hukum. Lalu Jokowi juga harus bertindak atas kejelasan UU. Dan tentunya juga harus ada dukungan masyarakat," tutup Hakim.
