Suara.com - Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) berinisiatif membentuk Komite Etik KPK untuk menindaklanjuti adanya dugaan pelanggaran etika yang dilakukan Ketua KPK Abraham Samad.
Hal itu dikatakannya menanggapi pernyataan dari Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristyanto yang menyebut Abraham Samad melobi PDI Perjuangan untuk menjadi Cawapres Jokowi pada Pilpres 2014 lalu.
"Presiden harus punya inisiatif, jadi bukan KPK (untuk membentuk Komite Etik KPK), barangkali selama ini KPK yang membentuk etik, nah agar objektif Presiden harus menyelamatkan KPK, karena kalau KPK sendiri (yang membentuk Komite Etik) bisa abuse," kata Nasir di DPR, Jakarta, Kamis (22/1/2015).
Menurutnya, apa yang dilakukan Abraham adalah pelanggaran etika. Sebab, pejabat publik yang masih aktif mencari posisi atau jabatan. Karenanya, perlu ada klarifikasi dari pihak Abraham Samad.
"Kalau benar yang dikatakan teman PDI Perjuangan, harus ada komite etik untuk mengklarifikasi pernyataan PDI Perjuangan, agar tidak terjadi tuduh menuduh pasca Budi Gunawan tersangka, kalau benar komisi etik mendalami cerita ini," ujarnya.
Kalau mau fair, tambahnya, Abraham samad bisa menjelaskan kepada publik terkait pernyataan tuduhan ini.
"Karena cerita ini dibuka oleh PDI Perjuangan," kata Politisi PKS ini.
