Pramono Mau Hapus Label Rumah Sakit Umum Daerah dan Amankan Layanan BPJS Warga Jakarta

Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan komitmennya menjaga layanan kesehatan warga ibu kota saat membuka forum bedah saraf internasional, The 3rd Jakarta International Neurosurgery Forum (JINF) 2026, di Mangga Dua Square, Jakarta Utara, Jumat (13/11/2026).

Dalam pidatonya di hadapan para dokter dan peserta forum, ia secara khusus menginstruksikan Dinas Kesehatan DKI Jakarta agar persoalan perubahan desil kepesertaan BPJS Kesehatan tidak terjadi di Jakarta.

"Bahkan sampai dengan hari ini, provinsi-provinsi lain menghadapi persoalan dengan perubahan desil, urusannya dengan BPJS Kesehatan. Saya sampaikan kepada Dinas Kesehatan, Jakarta nggak boleh ada persoalan ini. Kita harus bisa meng-cover itu," ujar Pramono.

Langkah tersebut diambil karena Pramono memandang kesehatan sebagai sektor vital di tengah tingginya rasio ketimpangan antara kelompok kaya dan kurang mampu di Jakarta yang kini mencapai angka 0,43.

Oleh sebab itu, ia menetapkan kesehatan, pendidikan, dan sosial sebagai tiga sektor prioritas yang anggarannya pantang dipangkas dalam pemerintahan yang ia pimpin.

"Kita boleh mengurangi untuk membangun sesuatu yang bersifat fisik. Tetapi tiga hal ini, saya tidak perbolehkan untuk dikurangi sama sekali," kata Pramono.

Untuk menjangkau kelompok rentan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini juga menyiagakan dua personel Pasukan Putih di masing-masing dari 267 kelurahan guna mendatangi langsung warga lansia, penyandang difabel, dan keluarga tidak mampu.

Pramono pun berupaya merombak citra fasilitas medis pemerintah, dengan berencana membangun Rumah Sakit Royal Batavia di kawasan Cakung serta menghapus penggunaan istilah rumah sakit daerah.

"Sekarang ini ada dua rumah sakit yang akan dibangun, dan saya sudah meminta tidak lagi menggunakan istilah rumah sakit daerah," ungkapnya.

Menurut dia, penamaan rumah sakit daerah kerap memunculkan anggapan keliru di tengah masyarakat awam.

Padahal, fasilitas medis milik pemerintah seperti RSUD Tarakan diyakini sudah setara rumah sakit swasta karena memiliki layanan sel punca dan penanganan jantung mutakhir.

Selain membangun rumah sakit baru di Cakung, Pramono memastikan pemerintahannya akan melanjutkan proyek lahan seluas 3,8 hektare di Sumber Waras yang sempat terkatung-katung sejak era kepemimpinan terdahulu.

"Sumber Waras itu kalau tidak diselesaikan, sampai kapan pun persoalan hukumnya tidak pernah terselesaikan. Maka untuk secara khusus, untuk Rumah Sakit Sumber Waras, kami akan menjadikan rumah sakit ini menjadi rumah sakit internasional," tuturnya.

Ia meyakini, pengelolaan Sumber Waras secara profesional nantinya akan menghadirkan dampak positif yang luas bagi peningkatan derajat kesehatan, sekaligus daya saing Jakarta sebagai kota global.