Eksepsi Kubu Aburizal Dikabulkan PN Jakarta Pusat

Suara.com - Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (2/2/2015), mengabulkan eksepsi tergugat yaitu Ketua Umum Partai Golkar Aburizal serta pengurus Golkar hasil Musyawarah Nasional di Bali. Sebelumnya, kubu Aburizal digugat oleh pengurus DPP Golkar hasil Munas Ancol yang dipimpin oleh Agung Laksono.

Dengan adanya putusan ini, gugatan kubu Agung Laksono terhadap kubu Aburizal Bakrie secara otomatis batal di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

"Kami mengajukan eksepsi kompetensi absolut dan relatif bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili gugatan Agung Laksono dkk," tulis Yusril di akun Twitter pribadi.

Selanjutnya, disebutkan Yusril, seluruh argumennya diterima oleh majelis hakim bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memang tidak berwenang mengadili gugatan Agung.

"Sebab berdasarkan Pasal 32 jo Pasal 33 UU Parpol, perkara perselisihan parpol harus diselesaikan secara internal melalui mahkamah partai," tulis Yusril.

Yusril menambahkan majelis hakim menolak dalil penggugat bahwa penyelesaian internal dianggap telah dilakukan dengan adanya pernyataan Prof Muladi bahwa Munas Bali adalah sah dan Munas Ancol tidak sah.

"Dengan statement Muladi tersebut penggugat menganggap membawa masalah ke mahkamah partai tidak perlu lagi," tulis Yusril.

Hakim berpendapat bahwa statement Prof Muladi tidak bisa dianggap sebagai putusan mahkamah partai, meski Muladi adalah Ketua Mahkamah Partai Golkar.

"Dengan putusan tidak berwenang mengadili tersebut, hakim bertanya kepada kuasa hukum Agung laksono cs, apakah akan menerima atau akan kasasi ke MA," tulis Yusril.

Kuasa hukum Agung Laksono, disebutkan Yusril, kemudian mengatakan bahwa akan konsultasi dulu dengan kliennya. Mereka pun diberi kesempatan 14 hari untuk menyatakan sikap.

"Dengan putusan ini, saya dkk. selaku kuasa hukum Aburizal, Idrus Marham dkk. akan lebih fokus tangani perkara di PN Jakbar," kata Yusril.

Di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, DPP Golkar yang dipimpin Aburizal dan Idrus menggugat keabsahan keberadaan Tim Penyelamat Partai Golkar dan menggugat keabsahan Munas Ancol serta menggugat keabsahan hasilnya, yakni menetapkan Agung Laksono sebagai Ketua Umum Partai Golkar tandingan.