Suara.com - Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) M Nuh menyatakan tidak sependapat dengan adanya rencana Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jember untuk mensyaratkan keperawanan sebagai salah satu variabel kelulusan pelajar SMP dan SMA.
M Nuh mengatakan, jika hal ini dipaksakan, maka akan terjadi bias gender. Hal itu karena menurutnya keperawanan identik dengan perempuan, selain juga tidak menyentuh substansi pendidikan.
"Jika memakai parameter itu, bagaimana dengan siswa pria? Apa mereka juga dinilai keperjakaannya? Lalu bagaimana cara mengetes mereka? Saya menilainya (ini) untuk kepentingan penegakan moralitas semata," ujar M Nuh berkomentar, di hadapan sejumlah wartawan di Surabaya, Selasa (10/2/2015).
M Nuh menambahkan, ada banyak sebab yang bisa membuat siswi tidak perawan. Hal ini menurutnya juga semestinya menjadi pertimbangan tersendiri. Lebih jauh, menurutnya pula, masih ada banyak hal lain yang harus dipikirkan dan dikerjakan, daripada sekadar mengurus persoalan perawan dan tidak perawan.
Untuk diketahui, ide tentang keperawanan sebagai salah satu unsur kelulusan itu disebut berawal dari salah seorang anggota Komisi D DPRD Kabupaten Jember, Mufti Ali, yang mengusulkan dibuatnya Peraturan Daerah (Perda) tentang Perilaku yang Baik dan Terpuji. Salah satu poin dalam Perda itu mengatur tentang tes keperjakaan dan keperawanan sebagai salah satu syarat kelulusan siswa di tingkat SMP dan SMA.
Ide itu sendiri disebut muncul saat Komisi D DPRD Kabupaten Jember menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dinas Pendidikan setempat yang menemukan fakta bahwa di salah satu SMP di Jember ternyata sejumlah siswinya berulang kali melakukan hubungan seks dengan pacar atau teman dekatnya. [Yovie Wicaksono]
TERPOPULER
