Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) melaporkan masalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2015 kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Sebelumnya, Ahok dianggap sudah melakukan pelanggaran hukum yaitu mengirimkan draf APBD DKI Jakarta 2015 yang tidak dibahas bersama dengan DPRD ke Kementerian Dalam Negeri. DPRD nilai itu pelanggaran hukum.
"Saya sudah lapor Pak Joko Widodo. Pak Jokowi tahu persis persoalan ini," ujar Ahok di Hotel Sun City, Jakarta, Sabtu (14/2/2015).
Ahok membantah memberikan draf APBD DKI tahun 2015 ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang bukan hasil pembahasan bersama DPRD DKI. APBD yang diajukan juga bukan merupakan APBD yang sudah disahkan
"Mereka siapa yang nggak sesuai paripurna? Paripurnya yang nggak kasih kita apapun. Itu yang saya minta dari mereka," kata mantan Bupati Belitung Timur itu.
Ia juga mengaku tak percaya dengan hasil paripurna dalam hal menetapkan APBD tahun 2015. Sebab DPRD DKI tidak mengeluarkan hasil paripurna tersebut.
"Paripurna kok nggak diprint out keluar dulu. Dia bilang nggak apa-apa gampang. Berati kalau gampang mau pakai cara 2 tahun yang lalu dong, bohongin kita," tutup Ahok kesal.
TERPOPULER
