Pakar: Ancaman Pemakzulan Hanyalah Upaya Legislator Jadi Populer

Pakar Hukum Tata Negara Refli Harun mengatakan Presiden Joko Widodo tidak perlu mengkhawatiran ancaman pemakzulan yang dilontarkan sejumlah anggota Dewan perwakilan Rakyat(DPR) apabila tidak melantik Komjen Pol. Budi Gunawan menjadi Kapolri.

Menurutnya, masalah ini tak akan membuka celah bagi para legislator untuk memakzulkan Jokowi. Bahkan ia menilai apa yang dilakukan oleh para legislator itu hanyalah sebuah cara untuk mencari popularitas.

“Apa yang dilakukan oleh anggota DPR u itu hanya untuk menakut-nakuti presiden Jokowi saja, karena itu saya katakan tidak perlu takut, cari saja calon Kapolri baru,” kata Refly Harun di sela diskusi di Warung daun Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (14/2/2014).

Refly menegaskan, meskipun para wakil rakyat terus menggoreng kasus BG  Mahkamah Konstitusi tidak akan pernah mengabulkannya.  Pasalnya untuk memakzulkan seorang Presiden, harsu didasarkan pada hal-hal mendasar seperti pengkhianatan kepada negara, terbukti menerima suap, korupsi, atau kegiatan tercela lainnya.  Jadi,  selama tiga hal tersebut tidak terjadi dan tidak dilakukan Presiden, maka Presiden tak bisa dimakzulkan.

“Kalaupun DPR menggoreng terus sampai hak menyatakan pendapat, di MK tidak akan lolos. Ya karena tidak ada alasan untuk memakzulkan," tegasnya.

Oleh karena itu dia menyarankan agar pers tidak terlalu terbawa arus permainan yang diperagakan oleh para legislator. Karena hal ini hanya akan menyita energi untuk hal-hal yang tidak produktif dan memperkeruh suasana.