Pengamat kebijakan publik dari lembaga penelitian Populi Center, Nico Harjanto menilai ada nilai politis di balik tak adanya sanksi tegas dari pemerintah terhadap kasus tertunda sejumlah penerbangan yang dilakukan Lion Air. Ia menilai ada perlakuan khusus dari pemerintah terhadap maskapai berlogo kepala singa tersebut.
Penanganan terhadap Lion Air di matanya sangat berbeda dengan sikap pemerintah saat mengetahui ada pelanggaran yang dilakukan Air Asia, sehingga mengakibatkan jatuhnya pesawat AirAsia QZ8501 beberapa waktu lalu.
Menurutnya, seharusnya pemerintah segera memberikan sanksi yang jelas untuk memberikan efek jera terhadap pelanggaran yang dilakukan Lion Air.
“Kalau kita lihat ini bukan merupakan kejadian pertama, dulu juga pernah terjadi. Tetapi hukuman yang dijatuhkan pada maskapai ini itu tidak membuat jera," kata Nico di sela diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (21/2/2015).
Ia menambahkan, jika ditelusuri lebih mendetil maka akan ditemukan ada perlakuan yang berbeda terhadap maskapai yang sahamnya antara lain dimiliki anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Rusdi Kirana ini.
Menurutnya perlakuan istimewa ini sudah terjadi sejak pemerintahan yang sebelumnya (masa SBY).
“Kalau ada pelanggaran tidak diberikan sanksi yang tegas oleh pemerintah, karena memang pemerintah yang dulu itu beberapa pejabatnya terkait dengan maskapai ini. Misalnya, bekas Dirjen Perhubungan Udara itu sekarang menjadi salah satu komisaris di Lion Air," jelas Nico.
Selain itu, tambahnya, masih ada anggota keluarga dari pemerintah yang menjabat kedudukan tertinggi dalam struktur perusahaan milik Rusdi Kirana tersebut. Nico menunjuk kerabat Wakil presiden Jusuf Kalla yang duduk di dewan komisaris Lion Air.
Nico menegaskan perlakuan khusus ini harus segera diakhiri, sehingga Lion Air yang melayani lebih dari 40 persen pasar penerbangan domestik bisa memberikan pelayanan yang aman, nyaman, serta profesional.
“Pemerintah harus bisa menggaransi Lion Air bisa memberikan pelayanan yang aman, nyaman, dan juga profesional sesuai dengan standar yang berlaku internasional. Saya kira itu yang penting bagi pemerintah,” tutupnya.
TERPOPULER
